Pemerintah Kota Serang mengambil langkah proaktif dalam memastikan sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) dari Forum Kolaborasi Multipihak (FKM) dengan dokumen perencanaan resmi daerah. Pada hari ini, diselenggarakan kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Renja FKM dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Serang untuk Tahun Anggaran 2026, sebuah momentum krusial yang menggarisbawahi komitmen Pemkot Serang terhadap tata kelola inklusif.

Ibu Lina Linawati, S.Ak., M.M, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang dalam sambutannya menyatakan, "Fasilitasi ini adalah jembatan untuk memastikan ide-ide segar FKM tidak hanya menjadi 'dokumen pajangan'. Setiap usulan harus memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan Anggaran 2026."

Sinkronisasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan upaya strategis untuk menanamkan aspirasi, inovasi, dan sumber daya non-pemerintah ke dalam jantung pembangunan kota. FKM, yang terdiri dari unsur akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media memiliki peran vital sebagai mitra kritis-konstruktif dalam mengidentifikasi isu-isu pembangunan yang luput atau memerlukan pendekatan non-konvensional.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program dan kegiatan yang diinisiasi oleh FKM dapat secara efektif diintegrasikan dan diterjemahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui Renja masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian, kolaborasi multipihak tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi terwujud dalam aksi nyata yang terdanai dan terukur.

Adapun Tantangan dalam Sinkronisasi yang dihadapi ialah meliputi Proses ini menghadapi sejumlah kompleksitas:

1. Isu Skala dan Kesesuaian Program: Renja FKM sering kali bersifat lintas-sektor dan inovatif, yang menantang PD untuk menyesuaikannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang sudah baku. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis komunitas (inisiatif FKM) harus disinkronkan dengan Renja Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Harmonisasi Jadwal: Menyesuaikan jadwal perencanaan FKM yang dinamis dengan siklus perencanaan pembangunan daerah (RKPD) yang ketat dan terstruktur—terutama tahapan Musrenbang dan penyusunan KUA-PPAS—memerlukan manajemen waktu dan komitmen politik yang kuat.
3. Mekanisme Pendanaan: Perlu diformulasikan mekanisme yang jelas, apakah ide FKM akan didanai melalui block grant ke PD terkait, atau cost-sharing dengan mitra non-pemerintah, atau bahkan menjadi program prioritas yang diampu langsung.

Adapun Langkah Strategis Ke Depan yang dapat dilakukan ialah

Sebagai hasil dari fasilitasi ini, langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil meliputi:

• Verifikasi Teknis: Tim Bappeda akan melakukan verifikasi mendalam terhadap usulan FKM, khususnya dari aspek anggaran, lokasi, dan keselarasan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
• Penguatan Kapasitas PD: Perangkat Daerah didorong untuk lebih terbuka dan adaptif dalam mengadopsi program-program kolaboratif, bahkan dengan mengalokasikan pos anggaran khusus untuk kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat sipil.

Sinkronisasi ini diharapkan dapat memperkuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2026 menjadi dokumen yang lebih resilien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menandai kematangan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Serang.