UNIVERSITAS PAMULANG TERLIBAT DALAM SIDANG TAHUNAN EKONOMI UMAT KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2023

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) telah menggelar Sidang Ekonomi Umat 2023 yang digelar pada 2-3 November di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut mengusung tema umum “KEDAULATAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT” kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholder ekonomi umat : MUI Provinsi, Ormas Islam, Pemerintah, Asosiasi, UMKM, Ponpes, dan Perguruan Tinggi. Dan sebagai perwakilan dari Universitas Pamulang adalah Bapak Jamaludin, S.E.I., M. Ec. Dev. Dosen Prodi Manajemen Universitas Pamulang.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh elemen MUI Pusat. Dalam sambutannya, Ketua SC Sidang Ekonomi Umat 2023, KH Lukmanul Hakim menyampaikan, salah satu hasil dari kegiatan tersebut adalah merekomendasikan adanya produk unggulan dalam kedaulatan pangan. Kiai Lukmanul menambahkan, produk unggulan tersebut sistemnya akan mengutamakan pembelian produk lokal. Dengan begitu, jelasnya, akan mempercepat kemandirian pangan. Sambutan Pembukaan EXPO dan Forum Bisnis disampaikan oleh Sandiaga Uno/Menteri Parekraf. Beliau sekaligus membuka Acara Expo dan Forum Bisnisnya. Dalam sambutannya, Pak Sandiaga menghimbau kepada seluruh peserta sidang untuk terus berkolaborasi dengan pihak manapun, supaya ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi umat di Indonesia bisa terwujud.

“Ketahanan pangan menghasilkan rekomendasi produk unggulan di kedaulatan pangan. Jadi sistem mengutamakan membeli produk lokal, maka itu juga akan mempercepat kemandirian pangan,” Lebih lanjut, Kiai Lukman menuturkan, pada kemandirian ekonomi akan menguatkan berbasis Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) serta wakaf. “Dimulai bulan Januari 2021 lalu di Lembaga Wakaf ada gerakan Wakaf Nasional MUI. Mungkin nanti digabungkan saja Gerakan Zakat, Infak, sodakoh, dan Wakaf MUI,” ungkapnya.  Kiai Lukman menambahkan, rekomendasi tersebut akan disempurnakan melalui tim kecil yang akan segera dibentuk. Kemudiaan, hasilnya akan dibawa kepada Dewan Pimpinan MUI untuk dibahas lebih lanjut dan diputuskan.

“Jadi tentu minta persetujuan DP MUI. Meskipun sudah ditelurkan melalui Sidang Tahunan Ekonomi Umat, tapi yang namanya atas nama MUI harus diputuskan oleh DP MUI.