PKM 2021 UNPAM MENGABDI

Cegah Kejahatan Cybercrime, FH-Unpam Sosialisasikan UU ITE

Reportase.tv Pamulang – Ditengah kondisi Covid-19 sekarang ini tidak menyurutkan semangat para dosen FH-Unpam (Fakultas Hukum Universitas Pamulang) untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berupa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh empat Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Bertempat di Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Bapak Ujaemi  selaku Kepala desa memberikan sambutannya di Aula Desa Jagabaya serta menyampaikan terima kasih kepada para dosen atas apresiasi dan kepeduliannya sehingga masyarakat dapat mendapatkan pemahaman terkait dengan “Sosialisasi UU ITE Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat.”

“Antusias masyarakat sangat besar tehadap kehadiran para dosen yang akan menyampaikan penyuluhan kepada warga. Karena masyarakat menganggap perlu mengetahui dampak hukum dari adanya kejahatan cybercrime, Cybercrime sendiri merupakan suatu tindakan kejahatan didunia maya, yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Selama ini masih banyak masyarakat Kranggan yang menilai bahwa yang namanya bullying bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Oleh karenanya masyarakat di Desa Jagabaya berterima kasih kepada para dosen yang telah memberikan Ilmu di bidang kejahatan cybercrime walaupun kondisinya terbatas seperti sekarang ini,” ujar Ujaemi, Kamis 10/6/2021.

Dia juga berpesan agar masyarakat yang hadir dalam penyuluhan di Desa Jagabaya meskipun dalam kondisi pandemi harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga diharapkan agar nantinya ilmu yang didapatkan dapat di informasikan kepada warga yang ada disekitar Desa Jagabaya Warunggunung Lebak Banten.

Dosen Unpam Badrul Munir, S,Ag., S.H., M.H., C.L.A. yang juga sebagai pembicara didalam kesempatan ini, memberikan penyuluhan mengenai dampak dari kejahatan cybercrime akibat dari dikeluarkannya UU ITE. “Tujuan dari adanya sosialisasi ini agar masyarakat Desa Jagabaya dapat memanfaatkan adanya media sosial agar dapat digunakan secara bijak dan baik,” terangnya.

Badrul juga menyampaikan tentang aturan hukumnya,”berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik melalui penggunaan dan pemanfaatan Informasi dan Komunikasi, ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara system elektronik,” ujarnya.

Badrul juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin atas hak dan kebebasan orang lain.

Sebagai sebuah produk hukum adanya UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemic bagi para pihak terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan computer.

Undang-undang ITE merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi dalam hal dunia bahkan terkait dengan kepentingan publik sehingga dapat mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social.

Selain itu UU ITE ini mempunyai permasalahan terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 tentang larangan fitnah dan pencemaran nama baik serta ketentuan Pasal 28 ayat 2 tentang larangan kebencian.

“Dari pemaparan yang kami lakukan alhamdulilah masyarakatnya sangat antusias dan juga interaktif ingin mengetahui lebih jauh tentang aturan tersebut yang sering muncul ditengah-tengah masyarakat,” ujar Badrul setelah acara selesai.

Turut hadir tim dosen lainnya Dian Ekawati, SH, MH, Dian Eka Prastiwi, SH, MH, Tohadi, SH,.Msi dan juga melibatkan mahasiswa serta perwakilan Ketua RT, RW , Tokoh Masyarakat, PKK Perwakilan. (Sfy)

Sumber: reportase.tv