OPINI OPINI 2021

Negara Hukum Hanya Menjadi Semboyan Belaka

Di susun oleh: Asip Suryadi, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Reportase.tv, Tangsel – Semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini sistem hukum di Indonesia mengalami banyak perubahan, kondisi hukum di Indonesia saat ini ini lebih sering menuai kritik dari masyarakat daripada pujian, berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum kesadaran hukum kualitas hukum ketidakjelasan hukum dan ketidakpastian hukum yang itu semua berkaitan dengan proses berlangsungnya pelaksanaan hukum dan juga penerapan hukum di Indonesia,dewasa ini masyarakat kita selalu berbicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dijual belikan, tentunya nya yang memiliki jabatan pangkat dan kekuasaan, ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat beli maka aparat penegak hukum tidak dapat memuaskan dalam upaya melakukan penegakan hukum UM secara profesional sehingga nilai-nilai keadilan an nilai-nilai kebenaran an3 lagi berpihak kepada masyarakat secara umum, hukum tidak saja dijalankan sebagai aturan yang rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan an-nisa harusnya hukum menjadi alat pembaharuan masyarakat dan telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang tidak lagi menjalankan hukum secara professional.

Tentunya kondisi seperti ini sangat ironis dan mencemaskan karena cita-cita negara Indonesia dalam upaya melakukan penegakan hukum sebagai negara yang berdasar kepada hukum belum dapat dirasakan oleh seluruh komponen dan elemen masyarakat, pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam melakukan seluruh aktivitas negara dan masyarakat, deklarasi tentang komitmen Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen pada dasarnya semua warga negara yang lahir di negara mana pun sesungguhnya menginginkan agar negaranya melakukan penegakan hukum secara adil termasuk negara Indonesia di dalamnya, seyogyanya pelaksanaan hukum di negara Indonesia tegas dan adil serta tidak tebang pilih tidak, terjadi peristiwa sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani.

Setiap kasus hukum baik secara pidana maupun perdata istilah yang populer dalam bidang penegakan hukum yaitu jangan sampai penegakan hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ini muara yang berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat, bagaimana dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini dan saya meyakini seluruh rakyat Indonesia belum dapat memuaskan tentang pelaksanaan hukum tersebut, sesungguhnya perlakuan hukum seperti ini jelas melanggar undang-undang Dasar pasal 28 huruf D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari pasal dan ayat ini sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum tidak peduli status sosialnya baik dia pemulung sampai presiden harus diperlakukan yang sama dihadapan hukum, namun lagi-lagi fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dan para pejabat di negara antara orang yang dekat dengan kekuasaan dengan orang yang jauh dari kekuasaan sehingga hukum ada dan terbentuk hanya menjadi semboyan belaka.

Sumber: reportase.tv