PKM 2020

Dosen FH Unpam Berikan Pemahaman Prosedur Peralihan Kepemilikian Hak Atas Tanah di Indonesia ke Masyarakat

Reportase.tv, Tangsel – Ditengah kondisi Covid 19 sekarang ini tidak menyurutkan semangat para dosen FH-Unpam (Fakultas Hukum Universitas Pamulang) untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berupa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh lima Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Bertempat di Kelurahan Kranggan kota Tangerang Selatan, Bapak Agus Muhdo S.Ag selaku Lurah memberikan sambutannya di Aula Kelurahan Kranggan serta menyampaikan terima kasih kepada para dosen atas apresiasi dan kepeduliannya sehingga masyarakat dapat mendapatkan pemahaman terkait dengan “Prosedur Peralihan Kepemilikian Hak Atas Tanah Di Indonesia”.

“Antusias para masyarakat sangat besar tehadap kehadiran para dosen yang akan menyampaikan penyuluhan kepada warga. Karena masyarakat menganggap perlu mengetahui bagaimana Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia ini, selama ini mereka ketika ingin mengurus peralihan ha katas tanah selalu melalui pihak kedua (calo). Oleh karenanya masyarakat di Kelurahan Kranggan berterima kasih kepada para dosen yang telah memberikan Ilmu dibidang Pertanahan walaupun kondisinya terbatas seperti sekarang ini,”

Agus selaku lurah berpesan agar masyarakat yang hadir dalam penyuluhan di Kelurahan Kranggan meskipun dalam kondisi pandemic harus tetap mematuhi protocol kesehatan dan juga diharapkan agar nantinya ilmu yang didapatkan ini dapat di informasikan kepada warga disekitar kelurahan Kranggan Tangerang Selatan.

Dosen Unpam Dwi Kusumo Wardani, SH.Mkn yang juga sebagai pembicara didalam kesempatan ini, memberikan penyuluhan mengenai Prosedur Peralihan Kepemilikan Atas Tanah tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui prosedur peralihan tanah yang sesuai dengan aturan hukum itu seperti apa.

Tentunya kami juga menyampaikan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku yaitu ada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Penegasan dan pemanfaatan atas tanah, air dan udara harus filakukan berdasarkan pada asaskeadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur), Pasal 37 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 tentang Akta yang dibuat oleh PPAT digunakan sebagai dasar kegiatan pendaftaran tanah atau pemeliharaan data atas peralihan ha katas tanah dari hak milik atas satuan rumah susun dilakukan melalui jual beli tukar menukar dll, dan PP 24 Tahun 1997 tentang Peralihan hak atas Tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Dari pemaparan yang kami lakukan alhamdulilah masyarakatnya sangat antusias dan juga interaktif ingin mengetahui lebih jauh tentang aturan tersebut yang sering muncul ditengah-tengah masyarakat.

Turut hadir tim dosen lainnya Dian Ekawati, SH, MH, Dian Eka Prastiwi, SH, MH, Suko Prayitno, SH, MH, Agus ,SH, MH dan juga melibatkan mahasiswa serta perwakilan Ketua RT, RW , Tokoh Masyarakat, dan perwakilan PKK.

Sumber : reportase.tv