OPINI OPINI 2020

Proses pembentukan Undang-Undang yang Kilat (Fast Tracking Legislative)

Oleh: Dian Eka Prastiwi, S.H., M.H., Dosen Hukum Universitas Pamulang

Reportase.tv, Tangsel – Pada akhir 2019 kerap kita jumpai pengesahan Undang-Undang yang banyak dipermasalahkan karena sering kali dianggap terburu-buru contohnya saja ada RUU KUHP yang ditarik kembali, UU Revisi KPK, UU Perubahan UU Pembentukan Perundang-undangan, UU Minerba, Persetujuan Perpu No. 1 tahun 2018 menjadi UU, dan UU Cipta Kerja. Isu hukum yang menjadi titik persoalan adalah apakah prosedur didalam pembentukan UU yang terkesan cepat serta minimnya partisipasi masyarakat (fast-tracking) akan berujung pada produk hukum yang gagal atau hukum yang buruk?

Konstitusi kita sendiri menekankan bahwasannya proses didalam pembentukan undang-undang dibandingkan dengan materi UU, Sedangkan terkait dengan materi sudah diatur didalam UU khususnya dijelaskan didalam Pasal 22A UUD 1945. Proses pembentukan UU yang koruptif, menutup keran partisipasi masyarakat yang disebabkan klaim otoritatif kekuasaan pembentukan UU yang akan menyebabkan lahirnya tirani legislasi. Dibeberapa Negara pada umumnya memiliki mekanisme penyusunan UU secara kilat (fast-track), mekanisme ini bukan seperti dalam proses penyusunan Perppu di Indonesia, melainkan pengusulan RUU namun dapat memotong prosedur didalam pembentukan UU pada umumnya (ordinary legislative process).

Kualitas buruknya proses legislasi dapat berdampak terhadap kekuasaan kehakiman. Misalnya saja metode luar tanpa didasari ketentuan prosedur yang luar biasa (UU No.12 tahun 2011 jo. UU No. 15 tahun 2019 terkait dengan Hirarkie Peraturan Perundang-undangan belum mengakomodir). Kurangnya transparasi, partisipasi, dan keringnya akses, tetapi dalam hal pengambilan keputusan paripurna dapat menyebabkan cidera prosedur (Pasal 308 Tatib DPR No. 1 Tahun 2020). Lemahnya legitimasi sosiologis produk legislasi, berujung pada meningkatnya perilaku judisial politics. Dampak akhirnya kekuasaan kehakiman menjadi buruk akibat lemahnya fungssi legislasi hanya bertumpu pada fungsi yudisial.

Akibat dari proses legislasi yang berlangsung kilat berakibat pada minimnya aksesabilitas, partisipasi dan konflik kepentingan (ketidak berimbangan akomodasi kepentingan) dapat di antisipasi dengan merumuskan pengaturan perihal proses legislasi yang “kilat” (fast track) itu sendiri. Rumusan tersebut sering kali harus memuat definisi, scenario, prosedur dan pengawasan. Akan tetapi mekanisme fast tracktersebut perlu diatur dilarang digunakan pada UU menggunakan metode omnibus. Persoalan memburuknya produk llegislasi yang disebabkan proses dalam jangka panjang akan berakibat pada dipertaruhkannya kemerdekaan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman.

Sumber : reportase.tv