OPINI OPINI 2020

Benarkah BLT Subsidi Upah Dapat Tangani Kerusakan Ekonomi?

PANDEMI Covid- 19 yang belum kunjung tertangani ‘memaksa’ Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan cash transfer dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah. Dari awal pemerintahannya, Presiden Jokowi nampak paling tidak ingin menerapkan kebijakan yang relatif dipopulerkan oleh mantan Presiden SBY tersebut karena dianggap ‘kurang mendidik’ masyarakat. Namun kondisi sekarang berbeda, BLT subsidi upah ini dianggap sangat penting untuk membantu kehidupan masyarakat dan menyelamatkan ekonomi. Namun demikian, benarkah subsidi upah ini dapat menangani kerusakan ekonomi?

Dibutuhkan analisis dan kajian atas teori yang cukup panjang apabila ingin mendapatkan jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang kelaparan tentu tidak bisa menunggu. Mereka memerlukan bantuan sesegera mungkin, karena sudah banyak kehilangan pendapatan. Dalam situasi menumbuhkan ekonomi jangka pendek (short-run economic growth), kebijakan subsidi ini cenderung efektif membantu. Alasan inilah yang membuat kebijakan ini juga telah diterapkan di hampir seluruh dunia.

Sejumlah ahli ekonomi makro menyatakan bahwa kebijakan subsidi atau yang biasa disebut sebagai government to person (GTP) ini dapat mengatasi jatuhnya daya beli masyarat. Keberadaan subsidi ini membuat masyarakat di yang terancam kemiskinan tidak perlu mengorbankan alat produksinya untuk menyambung hidup. Alhasil, mereka dianggap dapat tetap produktif untuk perbaikan ekonomi di masa yang akan datang.

Kebijakan BLT subsidi gaji juga dianggap dapat menjadi respon cepat untuk mengantisipasi terjatuhnya masyarakat ke dalam jurang kemisikinan. Tidak dipungkiri lagi, bahwa efek positif dari subsidi upah dalam jangka pendek telah dirasakan. Diantarnya meningkatkan penjualan ritel, menekan biaya produksi korporasi, menekan angka pemutusan hubungan kerja, hingga menjamin keberlangsungan hidup masyarkat. Akan tetapi, kebijakan subsidi gaji tetaplah memiliki resiko. Pemerintah perlu mengupayakan cara aman dalam pemberian subsidinya. Jangan sampai masyarakat dibuat mengantri di depan kantor pos yang akhirnya justru meningkatkan resiko penularan Covid 19.

Mekanisme cashless dengan sistem transfer langsung perlu diutamakan. Perbankan harus mendukung dengan mempermudah akses pembukaan rekening secara online, khususnya kepada masyarakat sasaran program. Mereka yang kurang memiliki akses teknologi harus mendapatkan pendampingan atas hal ini.

Resiko lain yang dihadapi adalah terjadinya inflasi karena tidak seimbangnya pasar uang dan barang. Apabila uang yang dipegang masyarakat tidak sebanding dengan barang atau jasa yang dihasilkan, maka tingginya inflasi sulit dihindari. Artinya, jika negara terus menggelontorkan subsidi upah tanpa diimbangi dengan ketersediaan barang atau jasa, maka justru akan membuat ekonomi semakin memburuk. Terlebih lagi, BLT subsidi gaji juga dinilai sangat rentan akan praktek korupsi. Baik itu dalam proses penentuan siapa saja penerima program, maupun pada proses penyalurannya. Tidak sedikit masyarakat di desa-desa yang geger karena ada keluarga yang mendapatkan BLT meskipun kehidupannya dianggap mampu.

Dalam konteks jangka panjang, upaya memperbaiki perekonomian harus diimbangi dengan meningkatkan sektor produksi dan investasi. Oleh karenanya, kebijakan subsidi BLT upah ini perlu disikapi sebagai kurva inverted U shape. Semakin besar dan semakin lama frekuensi subsidi upah dilakukan, maka justru perekonomian akan semakin jatuh. Hutang negara semakin besar, hingga dampak psikologis masyarakat yang mendapatkan subsidi upah juga cenderung perlu diperbaiki karena akan sulit produktif kembali.

Semakin lama periode pemberian BLT subsidi bukan malah akan meningkatkan supply agregatif dalam negeri, melainkan justru dapat menurunkannya. Alasannya, 90 persen lebih pelaku bisnis adalah UMKM yang apabila dalam tanda kutip sudah nyaman dengan subsidi, dikhawatirkan menjadi kurang produktif. Pemerintah harus sangat hati-hati dan selektif dalam memberikan BLT. Masyarakat tentu harus ditolong, jangan dibiarkan kelaparan. Tetapi harus cermat berhitung, jangan sampai upaya menyelamatkan daya beli masyarakat justru berujung kesulitan di masa yang akan datang.

Sumber: rakyatmerdekanews.com
Oleh : Dr. Iin Rosini, S.E., M.Si (Dosen Universitas Pamulang)