OPINI OPINI 2020

Rancangan HIP Sebagai Fenomena Baru Mendapat Penolakan dari Berbagai Elemen Masyarakat

Disusun Oleh: Asip Suyadi SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Reportase.tv, Tangsel – Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai sumber  dari  segala sumber hukum, sudah diterima sebagai sesuatu yang bersifat final. Penerimaan ini sudah kuat dan mengakar, tidak diperlukan penguatan apapun. Perumusan HIP dalam sebuah undang-undang bukan hanya tidak diperlukan, tetapi dinilai mendegradasikan makna dan kedudukan Pancasila. Pertanyaan elementer mengapa DPR  menyusun draft RUU HIP tidak terjawab dengan membaca naskah akademik atau draft RUU-nya. Dalam bahasa mahasiswa, kedua naskah tadi memiliki unsur kebaruan (novelty) yang lemah, dan gagal memformulasikan apa yang menjadi “Challenge”, sehingga urgensi kemunculannya tidak terasa.

Pancasila adalah  pondasi bangunan keIndonesiaan, yang nilai-nilainya sudah berakar kuat dalam sanubari rakyat. Karena itu, yang diperlukan bukan menghadirkan “rangka-rangka yang menguatkan pondasi”, melainkan menampilkan ornamen perbuatan yang membuat bangunan tampak hidup dalam berbagai sudut dan dimensinya, serta keluhuran nilainya menjadi sesuatu yang nyata terhirup dalam setiap tarikan nafas penghuninya. Mengikis pondasi substansi RUU HIP mengikis nilai dasar yang tersimpan dalam lapisan terbawah sistem keyakinan masyarakat Indonesia. Beberapa poin krusial yang menghantam tata keyakinan terdalam tersebut adalah sebagai berikut:

Kesatu, kalimat pertama RUU HIP (yakni konsideran menimbang) telah mengandung kerancuan  paradigmatik. Konsideran menyebut “Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat yang adil dan makmur “, namun mengapa malah akan diundangkan sebuah Haluan Ideologi Pancasila? Kerancuan paradigmatik tadi disempurnakan dengan absennya Tap MPRS  XXV tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menyebarkan ajaran komunisme ketiadaan Tap  ini dipandang sebagai kealpaan preferensi ideologis menolak komunisme. Menguatkan Pancasila tanpa menunjukkan penolakan atas komunisme diyakini sebagai penguatan yang melemahkan.

Kedua, pasal-pasal dan ayat tentang “Tujuan, Sendi Pokok, dan Ciri Pokok Pancasila” bukan hanya mereduksi kekayaan dan keutuhan nilai-nilai Pancasila tetapi juga menghantam religiusitas yang telah menjadi jati diri masyarakat Indonesia. Dalam RUU disebutkan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial dan ciri pokok Pancasila berupa Trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan yang berkebudayaan), yang terkristalisasi dalam ekasila (gotong-royong). Inilah wujud simplifikasi yang lebih dari itu, konsep Ketuhanan yang berkebudayaan di dalam draf RUU kemudian “diperjelas” dengan rumusan “Ciri Manusia Pancasila” pasal 12 (3) a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sulit mencari makna dari rumusan ini selain menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini makna yang kontradiktif dengan keyakinan beragama manapun titik keimanan dan ketakwaan adalah keyakinan yang terbimbing oleh Wahyu yang diyakini kebenarannya, dan diperlukan sebagai pedoman hidup yang membimbing kelakuan manusia, termasuk mengarahkan laku berperikemanusiaan dan tindak berbudaya, mengikis substansi Pancasila.

Ketiga, prinsip pemerintah yang baik adalah yang paling sedikit menangani urusan masyarakatnya (karena sebagian besar urusan digarap bersama sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan melibatkan publik) pasal yang memberi kekuasaan Tanpa Batas kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pembinaan HIP sebagaimana diatur di dalam pasal 44 (1).

Lebih dari itu, kekuasaan presiden dalam pembinaan HIP yang diselenggarakan oleh sebuah badan pembinaan ideologi dengan kewenangan ketua dewan pengarah yang amat luas pula. Pemberian kekuasaan kepada presiden dalam pembinaan HIP tanpa pembatasan, dan tugas serta wewenang ketua dewan pengarah dalam mengarahkan riset dan   inovasi nasional telah menempatkan Pancasila dan pembinaanya dalam genggaman kekuasaan. Ini kerancuan ideologis yang berbahaya, bukan Pancasila yang mengontrol kekuasaan, tetapi sebaliknya, kekuasaan mengontrol Pancasila.

sumber : reportase.tv