Covid 19, Penyerapan Anggaran, dan Stagnasi Ekonomi

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo marah-marah. Salah satu alasannya adalah karena lambatnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan. Lembatnya penyerapan anggaran seperti ini memang cukup memicu stagnasi ekonomi. Semakin cepat anggaran pemerintah terealisasikan, akan memicu aktivitas ekonomi sehingga sedikit banyaknya dapat meminimalisir stagnasi ekonomi. Meskipun tentu saja, Menteri Kesehatan tidak dapat disalahkan sendiri karena percepatan realisasi anggaran di Indonesia seringkali terganjal oleh ribetnya regulasi dan birokrasi.

Di sisi lain, penyerapan anggaran yang relatif cepat juga bukan tanpa resiko. Indikator kesuksesan penyelenggaraan pemerintah bukan dilihat dari cepat dan tidaknya penyerapan anggaran, melainkan dari impact dari anggaran yang terserap itu. Maksudnya, penyerapan anggaran harus dapat berdampak maksimal bagi perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai hanya mengejar cepat terserap, tapi sembrono, ugal-ugalan, dan tidak tepat sasaran. Lebih mengerikan lagi, jangan sampai anggaran yang ada justru jadi bancakan.

Apabila dilihat dari aspek kebijakan makro ekonomi, tugas pemerintah hanyalah melakukan trigger melalui beragam kebijakan termasuk kebijakan anggaran melalui postur APBN. Kemudian jika dilihat lebih dekat lagi, APBN Indonesia yang totalnya hanya sekitar 20% dari GDP membuatnya relatif lemah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Terlebih, pada tahun 2020 ini, defisit APBN diprediksi akan terperosok ke angka 2% dari GDP. Artinya, kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi seperti ini benar-benar terjepit.

Kembali pada kemarahan Presiden, meskipun banyak pihak yang menganggap hal tersebut ‘lebay’ tetapi saya lebih memandangnya sebagai sebuah respon kepanikan. Wajar panik, karena apabila dilihat dari aspek makro, terjadi penurunan daya beli yang cukup tinggi. UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian negara sekarang ini sedang sesak nafas. Jika diibaratkan seseorang yang sedang sakit, perekonomian negara kita memerlukan cairan infus berupa investasi dari dalam maupun luar negeri sebagai asupan energi.

Perekonomian kita juga perlu darah yang lebih banyak serta jantung yang kuat memompa darah tersebut ke seluruh sel-sel yang ada di dalamnya. Darah tersebut adalah modal atau dana segar, sementara jantungnya adalah perbankan. Salah satu unsur darah itu tentunya adalah APBN yang dimiliki. Meskipun persentasenya relatif kecil, namun tetap perlu dialirkan namun sesuai dengan kebutuhan akan jenis darahnya itu sendiri. Jangan sampai malah salah mengalirkannya karena justru malah dapat mengakibatkan organ dalam tubuhnya tidak stabil.

Pentingnya menambah darah dan memperkuat jantung perekonomian inilah yang sepertinya disadari pemerintah dengan adanya penempatan dana oleh pemerintah pada sejumlah bank untuk mendukung likuiditas perbankan. Dana tersebut meskipun pada akhirnya akan disalurkan sebagai pembiayaan modal kepada UMKM, tetapi memiliki resiko gagal bayar. Sebab, meskipun modal UMKM ditambah, tetapi jika daya beli masyarakat tidak membaik tentu saja produk barang maupun jasa yang disediakan UMKM pada akhirnya tetap sulit terdistribusi. Artinya, pemberian kredit UMKM oleh perbankan juga harus dilakukan dengan sangat cermat.

Dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah juga perlu memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk membangun ekonomi. Di negara-negara maju, peran swasta justru sangat dominan. Berdasarkan hal itu, jangan rusak mekanisme pasar dengan membiarkan swasta berkompetisi dengan BUMN yang terus menerus diperkuat. Penguatan BUMN misalnya yang tertuang dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyertaan modal harus selektif. BUMN perlu berkolaborasi, jangan sampai menghancurkan perusahaan swasta.

Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa kebijakan membangkitkan ekonomi di tengah pandemi perlu dilakukan secara komprehensif serta multi sektor. Tidak dapat selesai hanya dengan tingginya penyerapan anggaran. Meskipun memang, lambatnya penyerapan anggaran juga dapat memicu stagnasi, tetapi yang paling utama justru penyerapan anggarannya harus benar-benar tepat sasaran. Dengan kata lain, diperlukan asas tata kelola anggaran dengan prinsip yang prudent, akuntabel, dan transparan menjadi suatu keharusan. Termasuk bagi pemerintah daerah, jangan juga sembrono. Maksimalkan penyerapan anggaran untuk sektor pemulihan ekonomi yang berkeadilan.(*)

Sumber: ciremainews.com
Oleh : Imar Halimah, M.Ak (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *