OPINI OPINI 2020

Menanti Munculnya Raja Dan Ratu Kecil Di Daerah

Jika tidak ada halangan, konstelasi politik di beberapa daerah akan digelar serentak pada 09 Desember 2020 mendatang, lalu pertanyaannya adalah pemimpin lokal seperti apa yang dibutuhkan oleh konstituennya..?

Pertanyaan tersebut selalu mengemuka ketika ajang pesta demokrasi tersebut hendak dilaksanakan, pasalnya dalam catatan pilkada bangsa ini menunjukkan bahwasannya pesta suara rakyat ini hanya semata-mata menghasilkan produk politik dengan parpol sebagai aktor utama dan mengesampingkan tujuan hakiki dari pesta demokrasi itu sendiri. Hal itu membuat publik kecewa pada usungan parpol yang berakibat hilangnya trust bahkan terhadap para penyelenggara negara.

Menelisik beberapa tahun terakhir, para pemimpin lokal justru hanya menorehkan kontroversi-kontroversi yang tak berhubungan langsung dengan tupoksinya seperti mengutak-atik kepentingan pribadi semata yang kental aroma balas jasa sekaligus balas dendam politik. Belum lagi bila melihat data kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, setidaknya ada 119 kepala daerah yang harus menggunakan rompi orange sejak berdirinya Lembaga antirasuah 18 tahun yang lalu.

Ada empat faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi. Pertama, monopoli kekuasaan yang dimiliki kepala daerah dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pengadaan barang dan jasa dan adanya dinasti kekuasaan. Kedua, adanya diskresi kebijakan yang dilakukan kepala daerah untuk mengeluarkan sejumlah pengeluaran yang tidak ada dalam APBD sehingga menjadi celah untuk menciptakan pengeluaran fiktif untuk kepentingan pribadi semata.

Ketiga, lemahnya akuntabilitas dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan asset dan dalam pengadaan barang dan jasa. Keempat ongkos politik yang mahal dan ketidakmampuan calon kepala daerah menutup ongkos politik tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi.

Di masa pandemi Covid-19 ini, maka kredibilitas dan kompetensi pemimpin lokal dipertaruhkan untuk melahirkan sebuah regulasi yang baik bagi konstituennya di daerah dan tentunya jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Setidaknya ada empat titik rawan yang harus menjadi perhatian bagi KPK dalam mengawal realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 ini sebesar Rp 56,7 triliun yaitu terkait pengadaan barang dan jasa, alokasi dana, pendistribusian bantuan sosial, dan pemberian sumbangan dari pihak ketiga.

Jangan sampai kemunculan raja-raja kecil di daerah pada desember mendatang membuat sebagian dari mereka memanfaatkan sebagai ladang pengeruk uang dengan memanfaatkan sumber daya dan konstelasi politik lokal. Hal ini tentu menjadi preseden buruk bagi rakyat yang berakibat pasifnya masyarakat terhadap demokrasi karena selalu dijejali oleh pemberitaan tentang korupsi yang terjadi di daerah. Tentu hal ini tidak sejalan dan mencoreng semangat reformasi yang sarat akan perubahan khusunya dalam hal pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu saatnya seluruh stakeholder bangsa ini menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan dan mendistribusikan para pengelola negara terutama pada tingkat lokal, dimana rakyat menumpukkan sejumlah harapan untuk mendapatkan layanan dan sentuhan dari pemimpin di daerahnya. (***)

Sumber: satubanten.com
Oleh : Bima Guntara (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang)