OPINI OPINI 2020

Memahami Keputusan Pembatalan Haji 2020 Oleh KEMENAG

PADA tanggal 2 Juni 2020, telah keluar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 Tahun 2020 yang menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggara Ibadah haji tahun 1441 H/2020 M bagi seluruh warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Pemerintah dan visa haji mujamalah.

Salah satu pertimbangan dalam keputusan tersebut diatas adalah “Pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan”.
Ketentuan ini, disarikan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 Republik Indonesia bahwa:
A. Pembinaan: serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji salah satunya Bimbingan Manasik Haji yaitu proses pelatihan calon jemaah haji untuk mengenalkan aktivitas selama haji lengkap dengan simulasinya. Terbagi menjadi dua tahap yaitu dilakukan di kabupaten atau manasik massal dan manasik tingkat kecamatan yang didampingi dengan petugas dari Menteri Agama. Dalam manasik haji akan diajari bagaimana memulai ihram dan memakai kain ihram, lalu ada simulasi tawaf sampai dengan simulasi lempar jumrah dan biasanya setiap rukun wajib haji akan diperagakan satu persatu.
B. Pelayanan: mencakup pelayanan administrasi dan dokumen; pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi; pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi baik selama di embarkasi atau debarkasi, diperjalanan maupun di Arab Saudi.
C. Perlindungan: diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.
Pada masa Covid-19, tantangan untuk 3 aspek diatas pastinya akan meningkat, seperti pada:
A. Pembinaan: Manasik haji tidak bisa dilakukan karena adanya aturan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
B. Pelayanan: Akomodasi jumlah jemaah haji per kamar; Konsumsi dalam jaminan mutu, higenis dan penyajiannya; dan Kesehatan, kesiapan tim medis untuk mengantisipasi kasus positif yang mungkin terjadi selama ibadah haji dan sarana perawatannya. Perlu kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi.
C. Perlindungan: perlindungan jemaah haji dari tertular dan atau menularkan virus corona dan perlindungan pengobatannya.

Mengingat besarnya tugas yang harus di antisipasi masa pandemi Covid-19 diatas, maka sangat wajar jika KEMENAG merasa waktu yang tersedia dirasa kurang untuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji pada masa Covid tersebut. Dengan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 antisipasi mencegah adanya penularan Covid-19, dan mencegah korban covid19 yang tidak tertangani dengan baik selama di tanah suci.
Hikmah lain itu dengan ditiadakannya haji tahun ini maka dapat membantu mencegah kelemahan rupiah karena dana haji tersebut tidak berubah menjadi mata uang asing. Dan tentunya jika preparation yang dilakukan dalam waktu singkat akan berdampak pada permintaan harga tinggi oleh para vendor. Semoga keputusan ini adalah keputusan terbaik dan sudah dipertimbangkan dengan bijak. Meskipun pengambilan keputusan ini tidak melibatkan DPR terlebih dahulu, sebagaimana yang dikeluhkan ketua komisi VIII DPR Yandri Susanto dan menurut Yandri Menag sudah meminta maaf untuk itu. (sumber dari tempo.co, 03/06/2020).

Oleh: Jeni Irnawati, S.E., M.M.
Dosen Prodi Manajemen S1
Universitas Pamulang

Sumber : rakyatmerdekanews.com