OPINI OPINI 2020

Pengaruh Covid 19 Pada Industri Manufaktur Indonesia

Keberadaan industri merupakan salah satu pilar penggerak stuktur prekonomian indonesia, badan pusat statistik menguraikan bahwa menurut lapangan usaha tahun 2018 struktur prekonomian indonesia di dominasi oleh tiga lapangan usaha utama, pertama adalah sektor industri pengolahan sebesar 19,86%, kedua adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12.81%. dan ketiga adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi motor dan mobil sebesar 13.02%. disaat sekarang ini dengan adanya covid-19 apakah dunia industri ini akan bisa kita bangkitkan kembali sebagai struktur prekonomian indonesia.

Covid-19 telah membawa dampak negatif besar terhadap prekonomian dunia. Berdasarkan warta ekonomi.co.id menguraikan bahwa salah satu produsen peralatan elektronik rumah tangga china, Hisense akan memangkas sekitar 2.200 pekerjaan di eropa pada akhir tahun ini. Keputusan itu diambil karena permintaan terhadap produknya menurun akibat covid-19.Pada April 2020, penurunan permintaan hampir mencapai dua pertiga dibanding tahun sebelumnya. Permintaan bahkan diprediksi menurun seperempatnya pada bulan Mei dan Juni.

Hisense Eropa mempekerjakan 9.309 karyawan, 5.580 di antaranya berbasis di Slovenia, sedangkan sisanya di Serbia dan Republik Ceko. PHK akan berdampak terhadap karyawan outsourcing, redudansi sukarela dan pensiun. Perusahaan menambahkanjumlah karyawan di Slovenia akan berkurang sekitar 1.000 orang, sedangkan 1.200 karyawan yang terkena PHK berasal dari dua kantor di Serbia dan Ceko.Hisense Europe memperkirakan kerugian senilai puluhan juta Euro pada paruh pertama 2020. Padahal sebelumnya perusahaan memperkirakan laba senilai 1,1 juta Euro (sekitar 18.5M).

Dampak Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Menurunnya permintaan terhadap kebutuhan barang mengganggu stabilitas produksi industri sehingga perputaran bisnis berjalan tidak sesuai dengan harapan sementara kewajiban para pengusaha harus tetap optimal.Sebagai contoh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan PT Akomot Indonesia yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 24 Maret 2020 sudah mengirimkan surat kepada serikat pekerja terkait dengan rencana perusahaan yang akan melakukan PHK terhadap 26 orang pekerja.

Tidak jauh dari Mojokerto, yaitu di Sidoarjo; pekerja di PT Apie Indo Karunia juga terancam PHK lantaran pemilik perusahaan mengaku sudah tidak punya uang untuk memberikan upah. Sementara itu, ribuan buruh di perusahaan tekstil di Bandung yang habis kontrak sudah tidak diperpanjang lagi. Hal yang sama juga terjadi di banyak perusahaan lain. Dengan kata lain, mereka semua di PHK. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan. Bukan tidak mungkin, gelombang PHK bisa terus berlanjut. KSPI memprediksi bahwa dalam dua bulan ke depan akan terjadi PHK puluhan ribu buruh. Bahkan jika permasalahan di atas tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ratusan ribu buruh bakal kehilangan pekerjaan.

Stabilitas produksi di industri manufaktur juga terganggu akibat pandemi COVID-19 ini. Banyak bahan baku impor seperti dari negara China dan negara-negara lain menerapkanlockdown sehingga pendistribusian bahan baku terkendala. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengontrol harga pokok produk. Di sisi lain, mayoritas perusahaan manufaktur otomotif di berada di bawah tekanan besar karena ketergantungan perusahaan manufaktru terhadap rantai pasok global sehingga menghambat proses produksi.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh beberapa industri manufaktur, diantaranya adalah Industri garmen yang telah memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Dengan adanya sistem pemberlakuan ini tentu berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK.

Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan pada laman CNNIndonesia.com. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merinci pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.080.765 orang per 9 April 2020. Dalam periode yang sama, pekerja yang terkena PHK sebanyak 160.067. Totalnya, mencapai 1.240.832 pekerja. Sedangkan, jumlah pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 265.881 orang. Secara keseluruhan, total pekerja yang terdampak mencapai 1.506.713 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen yang terkena PHK, 90 persen lainnya dirumahkan. Ini artinya, lanjut Ida, PHK menjadi alternatif terakhir bagi pengusaha.

Harapan terakhir dari imbas PHK ini adalah bantuan sosial dari Pemerintah. Menyinggung soal bantuan sosial dari pemerintah, ternyata hanya dapat dirasakan oleh segelintir masyarakat. Sebagai Contoh Kota Tangerang. KOMPAS.com mengemukakan bahwa bantuan sosial (bansos) bagi warga Kota Tangerang tak kunjung turun padahal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah itu sudah berjalan 11 hari. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah awalnya mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat semestinya sudah diterima warga pada 21 April 2020 tetapi kembali diundur ke 25 April. Kemudian di tanggal 28 April, ketika ditanya hal yang sama, Arief menyatakan bingung dengan informasi yang diberikan pemerintah pusat karena bantuan yang dijanjikan tak ada tanda-tanda akan segera cair.

Sesuai dengan program pemerintah dimana sudah menyiapkan kartu pra kerjauntuk anak-anak muda yang baru lulus SMA atau SMK, serta buruh korban PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dengan kartu prakerja, mereka akan diberikan pelatihan sehingga lebih siap menginjak dunia kerja. Pandemi Covid-19 menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Kartu prakerja yang semula dirancang sebagai program pelatihan pun dimodifikasi menjadi semi-bantuan sosial.

Menurut Pingit pada laman katadata.co.id, Direktur Riset Center Of Reform on Economics  Piter Abdullah Redjalam menilai sebagian besar pendaftar kartu prakerja tidak berminat mengikuti pelatihan yang dimandatkan. Piter yakin bahwa sebagian besar dari masyarakat mendaftar untuk mendapatkan insentifnya. Menurut  Piter, mereka yang sudah berpengalaman bekerja ini lebih membutuhkan dana tunai untuk menghidupi diri dan keluarga ketimbang pelatihan. Maka, menurutnya kartu prakerja ini hadir di saat yang tidak tepat. Dengan adanya covid-19 ini, dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja tidak akan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat.

*) Penulis adalah Dosen Universitas Pamulang

Isi tulisan menjadi tanggungjawab sepenuhnya penulis.

Penulis : Muliahadi Tumanggor Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Sumber : visione.co.id