OPINI OPINI 2020

Menakar Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar

Prolog
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini terus menunjukkan eskalasi yang luar biasa dan menakutkan ditandai dengan banyaknya jumlah orang yang dinyatakan positif terpapar Covid-19, meningkatnya angka kematian serta penyebarannya meluas lintas wilayah. Hampir semua provinsi di Indonesia telah dinyatakan sebagai wilayah pandemi Covid-19. Lebih dari itu penyebarannya secara faktual telah berdampak luas pada kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Memperhatikan situasi tersebut, pemerintah menetapkan status darurat kesehatan yang dituangkan ke dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sebagai amanat Pasal 10 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketika Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia, wacana tentang lockdown, karantina wilayah, maupun social distancing mulai mengemuka dengan berbagai argumen. Bahkan tidak sedikit yang menginginkan diberlakukannya darurat sipil. Namun pada akhirnya pilihan pemerintah adalah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP No. 21 Tahun 2020. Kebijakan PSBB merupakan jawaban atas diskursus pemberlakuan lockdown yang memang istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum positif, sekalipun maknanya sama dengan karantina wilayah. Walaupun terkesan terlambat, pemberlakukan PSBB ini patut diapresiasi sebagai suatu politik hukum pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

PSBB Vs Karantina
Wilayah Baik PSBB maupun Karantina Wilayah, keduanya merupakan tindakan kekarantinaan kesehatan yang dihadirkan guna merespons status kedaruratan kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu akibat pandemi Covid-19. Kedua tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Jika PSBB dilakukan dengan cara membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Maka Karantina Wilayah berkenaan dengan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

Jadi perbedaannya, pada PSBB masih memungkinkan adanya pergerakan masyarakat, seperti melaksanakan kegiatan sehari-hari, namun kegiatan masyarakat tersebut dibatasi, sepanjang sesuai dengan protolol penanggulangan bencana Covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pada PSBB, beberapa layanan yang menyangkut hajat hidup masyarakat masih dapat berjalan, seperti pasar, toko, penjualan BBM, komunikasi, layanan medis, keuangan dll.

Sementara pada Karantina Wilayah, setiap orang tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Apabila selama masa karantina ternyata ada satu atau beberapa anggota masyarakat di wilayah tersebut ada yang terinfeksi Covid-19, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Karantina Wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah yang dikarantina diberi batas dan dijaga terus meneurus oleh pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian yang berada di luar wilayah karantina.

Hanya saja untuk sampai pada status PSBB maupun Karantina Wilayah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, dan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, yang kriterianya ditetapkan oleh otoritas kesehatan (Menteri Kesehatan). Suatu wilayah tertentu dapat ditetapkan status PSBB atau Karantina Wilayah berdasarkan: (i) adanya permohonan kepala daerah, atau (ii) usul Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Menteri Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.

Untuk menjamin efektifitas tindakan PSBB dan Karantina Wilayah dalam mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di suatu wilayah tertentu, maka setiap orang wajib mematuhi pelaksanaan tindakan tersebut. Bagi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi pelaksanaan tindakan PSBB dan Karantina di suatu wilayah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018).

Catatan Kritis
Terlepas dari segala upaya pemerintah dalam melawan penyebaran Covid-19, pilihan kebijakan PSBB ini perlu dikritisi lebih lanjut. Pertama, implementasi PSBB belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penyebaran Covid-19, sebab masyarakat masih dimungkinkan melakukan pergerakan di tengah status pandemi. Apalagi PSBB hanya bersandar pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19. Efektif tidaknya PSBB sangat tergantung pada dukungan
masyarakat untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Telah menjadi rahasia umum, disana sini masih banyak anggota masyarakat yang beraktifitas seakan tidak terpengaruh dengan ancaman penyebaran Covid-19, sekalipun daerahnya telah diberlakukan status PSBB.

Kedua, masih banyaknya pergerakan anggota masyarakat ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan mengingat adanya status PSBB ini membuat masyarakat dalam posisi
yang dilematis, antara memenuhi tuntutan kebutuhan hidup atau mentaati kebijakan penanggulangan penyebaran Covid 19. Apalagi pada PSBB tidak ada pembebanan tanggung jawab bagi pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah hanya sekedar dibebankan untuk mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Berbeda dengan kebijakan karantina wilayah, pemenuhan kebutuhan dasar orang bahkan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2018. Pada kebijakan PSBB, pemerintah hanya sekedar dibebankan untuk mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Jadi tidak ada kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Itulah sebabnya sejak awal pemerintah tidak hendak memberlakukan kebijakan karantina wilayah mengingat beban anggaran negara yang minim.

Ketiga, PP No. 21 Tahun 2020 tidak memberikan panduan yang jelas terkait
pelibatan aparat kepolisian dan militer dalam mengawal dan menegakkan kebijakan PSBB. Berbeda dengan Karantina Wilayah, pelibatan aparat kepolisian dan militer ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2018. Dalam pasal ini, polisi dan militer diamanatkan untuk menjaga wilayah karantina secara terus menerus dari pergerakan anggota masyarakat. Artinya, tidak ada dasar wewenang bagi polisi maupun militer dalam mengawasi pergerakan masyarakat melalui kebijakan PSBB. Apalagi
dalam setiap pergerakan polisi maupun militer berkonsekuensi pada anggaran. Pertanyaannya, apakah anggaran tersebut dibebankan kepada daerah yang memberlakukan PSBB ataukah dibebankan kepada anggaran polisi atau militer sendiri. Bagi pemerintah daerah tidak ada soal, karena dapat menggerakan Satuan Polisi Pamong Praja, namun efektifitasnya lagi-lagi dipertanyakan.

Keempat, kebijakan pemberlakukan PSBB nyatanya juga belum terkoordinasi dengan baik antar sesama organ pemerintah. Pasalnya masih ada sejumlah kebijakan antarkementerian yang tidak selaras dengan kebijakan PSBB. Sebagai contoh pada saat diberlakukan PSBB baik di Jakarta maupun di Kota Bogor, pemerintah daerah mengalami kesulitan menegakkan aturan PSBB sebagai akibat masih banyaknya perusahaan industri yang tidak dikecualikan beroperasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 4/2020. Ada beberapa perusahaan industri yang tidak dikecualikan namun dapat beroperasi karena memiliki izin dari menteri perindustrian. Padahal dalam aturan PSBB, seluruh kegiatan perusahaan harus dihentikan kecuali sektor usaha kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, kebutuhan sehari-hari, dan sektor industri strategis. Hal ini tentu salah satu faktor penghambat efektivitas pelaksanaan PSBB.

Epilog
Di tengah pandemi Covid-19, pilihan untuk pemberlakukan PSBB sebagai suatu upaya bersama melawan penyebaran Covid-19 merupakan pilihan yang telah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Tidak ada kata tidak bagi kita sebagai warga negara selain mematuhi dan mendukung kebijakan tersebut dengan tetap membatasi kegiatan dan selalu berada serta bekerja dari rumah (work from home). Meskipun demikian, sebagai suatu pilihan kebijakan, tentu harus dievaluasi juga efektifitas pelaksanaannya, jangan sampai hanya sekedar kebijakan yang tidak bermakna. Mungkin patut juga dipertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan karantina wilayah dengan mengingat masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan anggota masyarakat dan masih berpotensi meluasnya penyebaran Covid-19.

Sumber: Koran Banten Pos
Oleh: Bachtiar Baital (Dosen Pascasarjana Universitas Pamulang)