OPINI OPINI 2020

Asimilasi Dan Kriminalitas Ditengah Psbb Pandemi Corona

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid 19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau Covid 19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid 19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau Covid 19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi dikalangan akdemisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panic dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya, sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau Covid-19. Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi.

Sejauh ini total narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi lebih dari 35.000 orang. Namun hal tersebut, menjadi sebuah pertanyaan ditengah masyarakat bahwa apakah para narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku dengan benar. Pertanyaan lainnya adalah apakah program tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Sehingga, pembebasan narapidana tersebut justru menjadi keresahan di tengah masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan sederet kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa napi yang baru saja diberikan kebasaan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemic corona virus atau Covid-19, yang tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.

Dari sederet kasus, misalnya seorang napi yang mendapat asimilasi pada 6 April Lapas Kelas IIA Pontianak. Dia bersama dua tersangka lainnya mencuri ponsel,napi yang mendapat asimilasi tersebut tak hanya sekali melakukan aksinya, tapi setidaknya sudah empat kali setelah bebas. Setidaknya menurut Kabareskrim POLRI, tercatat ada 27 napi yang kembali melakukan kejahatan.

Saat ini masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran Covid-19, masyarakat juga harus mawas diri dari aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang carut-marut ditengah pandemic corona virus atau Covid-19, pengangguran yang banyak, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminologinya besar sekali. Maka tak heran sejumlah napi nekat berulah kembali. Oleh karenanya, dapat dinilai dari beberapa kejadian tersebut merupakan buah dari kebijakan yang konyol.

Program asimilasi memang perlu kajian mendalam, karena kondisi napi yang terisolasi dari dunia luar seharusnya lebih aman ketimbang harus berinteraksi dengan banyak orang di luar lapas. Memang perlu memikirkan aspek kemanusiaan terhadap narapidana, tapi apa yang dilakukan residivis justru tak manusiawi. Seharusnya pemerintah juga melihat faktor keamanan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini berbuah masalah baru menjadi tingginya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga solusi pembebasan napi adalah solusi tambal sulam dimana program asimilasi tersebut tidak dibarengi dengan sistem kontrol para napi, hanya sekedar pembebasan untuk melepas tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan warga binaan.

Sumber: visione.co.id
Oleh: Mohamad Anwar., S.H.,M.H. Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang