OPINI OPINI 2020

Manajemen Risiko Dalam Pengambilan Kebijakan Mitigasi Bencana COVID-19

Pertama kali Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa terdapat dua kasus Virus Corona (Covid-19) di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, penyebaran Virus Corona terus meningkat sampai saat ini  menjadi sebanyak 5.923 kasus (Senin, 17 April 2020). Dari angka tesebut, 520 pasien meninggal dunia dan 607 pasien dinyatakan sembuh (Metro TV). Virus Corona yang hanya berukuran 26-28 kilobase atau 120-160 nanometer ini telah mengguncangkan dunia.

Corona kini menjadi virus yang paling ditakuti di lebih dari 50 negara di dunia.  Corona juga berdampak sangat besar pada perekonomian dunia.  Virus ini sangat cepat dalam penyebarannya, sementara belum ada obat atau vaksin yang dapat mematikan virus ini. Semua negara berusaha mencari solusi, bagaimana cara mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini.

Akhirnya Presiden Jokowi menetapkan virus pandemik ini sebagai bencana nasional. Beberapa strategi dan kebijakan preventif serta mitigasi terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko penyebaran Virus Corona. Kebijakan social distancing atau physically distancing yang dikeluarkan oleh presiden turut diikuti dengan kebijakan turunan oleh masing-masing kepala daerah dengan mengeluarkan kebijakan WFH (Work from Home) yaitu bekerja, belajar dan beribadah dari rumah yang diberlakukan sejak tanggal 16 Maret 2020 lalu.

Meski telah dilakukan upaya-upaya preventif selama kurang lebih 1 bulan, angka kasus korban Covid-19 makin terus meningkat. Pada tanggal 10 April 2020 dikeluarkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah lebih memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dibandingkan opsi karantina wilayah dalam menangani penyebaran wabah Covid-19.

Mitigasi merupakan suatu kegiatan mengurangi risiko bencana agar tidak muncul kepanikan ataupun korban. Setiap upaya mitigasi memerlukan persepsi yang sama dari semua pihak, baik jajaran pemerintah maupun unsur masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan mitigasi bencana yang dapat dituangkan dalam bentuk standar pelaksanaan atau kebijakan.

Pelaksanaan PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diturunkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan aturan tersebut, berbagai kegiatan harus mengalami penyesuaian, misalnya tentang pola berkendaraan, pembatasan transportasi umum dan ojek online, jam operasional transportasi massal dan pembatasan kegiatan. Pada prinsipnya peraturan ini dikeluarkan untuk tujuan memotong, memangkas mata rantai Covid-19, di mana Jakarta merupakan epicenter dari masalah Covid-19 ini.

Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentulah diperlukan kekompakan dari para pengambil kebijakan, terlebih lagi keputusan mengenai  PSBB. Perbedaan dalam pengambilan keputusan akan membuat rakyat menjadi bingung. Kementerian Perhubungan mengizinkan ojek online untuk membawa penumpang, sedangkan Kementrian Kesehatan melarang ojek online untuk membawa penumpang dikarenakan alasan physically distancing, jadi mana yang harus ditaati?

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan peraturan  No. 9 tahun 2020 tentang PSBB yang berbunyi “Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi diperbolehkan dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.” Di waktu yang hampir bersamaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan No. PM 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berbunyi “Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.”

Hal ini tentunya menimbulkan kesimpangsiuran. Bukan saja ojek online yang merasa kebingungan, tentunya aparat keamanan pun akan bingung. Bagaimana mereka harus bentindak dikarenakan keluarnya aturan yang berbeda ini? Mana yang harus dijalankan? Peraturan Kemenkes atau Peraturan Kemenhub? Keputusan berbeda dari dua kementerian itu membuat masyarakat menjadi heran, sehingga menimbukan penilaian Permenhub itu muncul untuk mengakomodasi kepentingan bisnis semata.

Peraturan Kementrian Perhubungan yang menyulut kontroversi ini karena terdapat pasal yang bertentangan dengan aturan Kementerian Kesehatan mengenai PSBB, harus segera ditindaklanjuti agar tidak ada keraguan-raguan masyarakat dan aparat dalam menjalankannya. Dengan demikian diperlukan proses pengharmonisasian, karena proses tersebut dimaksudkan  agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Kondisi ke tidak harmonisan dalam bidang peraturan perundang-undangan sangat besar potensinya.  Ambigue dan kontra produktif dalam pembuatan peraturan terkesan tidak serius dan hanya main-main.

Diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama dari pihak terkait sebelum memutuskan turunnya suatu peraturan yang akan dikeluarkan. Tindakan cepat dan tepat memang perlu dilakukan dalam menangani kasus bencana ini, tetapi jangan lupa semua harus dipikirkan secara matang. Penanggulangan bencana, terutama saat menghadapi Covid 19 ini, membutuhkan penguatan manajemen kelembagaan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan untuk melakukan mobilisasi sumberdaya, dan pembentukan pusat penanggulangan bencana di daerah rawan bencana.

Sumber: reportase.tv
Oleh : Rahmi Hermawati, S.Pd., M.M, CHRA  (Dosen Manajemen, Universitas Pamulang)