OPINI OPINI 2020

Kredit Macet di Tengah Pandemi Corona

Keresahan masyarakat terus bertambah dengan meningkatkan jumlah pasien yang terinfeksi positif virus corona mencapai 1.285 orang, korban meninggal menjadi 114 orang dan dinyatakan sembuh sekitar 64 orang. Masyarakat dihimbau agar tetap di rumah dan yang bekerja ada aturan pemerintah untuk Work From Home (WFH). Himbauan ini berdampak pada pengemudi ojek online yang secara terang-terangan mencari nafkah di lapangan dan juga sektor perputaran ekonomi makin menurun. Saat situasi lockdown penghasilan masyarakat terutama ojek online tidak menentu, jangankan untuk membayar cicilan untuk kehidupan sehari-hari saja sulit, itulah yang dirasakan oleh pengemudi ojek online.

Selama masa lockdown, masyarakat enggan melakukan aktivitas di luar, seperti bekerja, sekolah ataupun jalan-jalan, hingga pada akhirnya membuat pengemudi ojek online yang semula kebanjiran order karena seringnya aktivitas di luar, kini penghasilan pun berkurang hingga cicilan motor menanti. Dampak ini sudah dirasakan oleh pengemudi ojek online, semenjak ada pandemik corona atau covid-19 menjadi sepi orderan. Menurut asosiasi yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), pendapatannya menurun hinggan 30-40 persen dari biasanya.

Dalam pernyataannya Presiden Joko Widodo pemerintah memberi keringanan pada pengemudi ojek online, taxi dan nelayan, dalam kurun satu tahun penangguhan cicilan kendaraan. Pernyataan tersebut membawa angin segar untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti ojek online. Presiden Joko Widodojuga beri ketegasan pada perusahaan leasing sebagai jasa tagih. Presiden Joko Widodo sudah membicarakan masalah perpanjangan waktu cicilan kendaraan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan yang dibuat OJK disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, mendengar bahwa keluhan dari masyarakat, perihal kemerosotan ekonomi selama pandemi corona, saat rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mendengar berita ini pemerintah bergegas mengambil langkah untuk merelaksasi pada sejumlah masyarakat akibat mewabahnya virus corona atau covid-19.

Pemerintah meminta pada pihak perusahaan leasing untuk memberikan kebijakan berupa kelonggaran waktu terutama pada pengemudi ojek online yang punya cicilan motor akibat adanya pandemi corona yang mengakibatkan sebagian masyarakat aktivitasnya dilakukan di rumah. Sebagian besar motor yang digunakan pengemudi ojek online adalah hasil dari kredit. Namun, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan leasing belum efektif selama belum ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo, maka pihak leasing masih menugasi Debt Collector untuk menagih atau menarik barang yang sudah telat. Pasalnya jika sampai ditarik akibat dari keterlambatan pembayaran atau menunggak, maka pihak yang bersangkutan akan kehilangan kendaraan, dari kendaraan itulah pengemudi ojek online mencari nafkah. “Kami takut mati kelaparan dari pada mati karena virus corona, karena mati kelaparan lebih menyakitkan dan memalukan” tutur dari salah satu rekan pengemudi ojek online.

Sayangnya masih ada perusahaan leasing yang masih terus melakukan penagihan pada sejumlah kredit macet dan mendatangkan debt collector dengan dalih belum ada Surat Keputusan dari Presiden Joko Widodo atau aturan tertulis. Jadi mereka masih sewenang-wenang menagih dan menarik paksa kendaraan yang macet cicilannya di tengah pandemi corona ini. Belum lama ini ada seorang pengemudi wanita ojek online bernama Latifah (51) kedatangan debt collector ke rumahnya menagih angsuran motor yang baru telat tiga hari, cicilan tersebut sudah masuk ke 20, biasanya ia selalu bayar tepat waktu, semenjak ada pandemi corona dan diberlakukannya lockdown. Orderan penumpang menjadi menurun. Walaupun keadaan sepi tapi pihak leasing tidak mau tau dan tetap minta tagihan cicilan. Selain menghidupi ke lima orang anaknya, latifah juga harus menanggung cicilan motornya, saat debt collector menagih paksa, latifah ingat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keringanan cicilan akibat dampak dari virus corona, dia memperlihatkan video pidato Presiden Joko Widodo pada debt collector, tapi sang debt collector mengelak belum ada Surat Keputusan (SK) yang diterima.

Langkah yang diambil OJK saat ini melarang penarikan kendaraan oleh debt collector, nyatanya praktek di lapangan tidak mampu menjangkau apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini OJK belum mengeluarkan peraturan masalah kebijakan yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kompensasi pada pengemudi ojek online perihal perpanjangan masa pembayaran cicilan kredit kendaraan. Di balik kegembiraan yang dirasakan pengemudi ojek online terdapat keresahan yang di alami industri perbankan dan perusahaan leasing, tidak semua industri menyambut kabar gembira ini, nyatanya ada pihak yang kalang kabut dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang belum jelas mengeluarkan aturan. Adanya kebijakan ini dikhawatirkan ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan sehingga dapat mengganggu likuiditas perbankan. (*)

Sumber : Koran Tangsel Pos tanggal 9 April 2020. Oleh: Supiyati, S.H., M.H (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan)