OPINI OPINI 2020

Perusahaan Asing Bisa Kelola Aset Negara

Sebagai bangsa Indonesia seharusnya kita bangga bahwa dengan sumber kekayaan alam yang berlimpah sudah sepatutnya bangsa ini menikmati hasil dari sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam merupakan aset negara, kalau kita merujuk kepada tanggung jawab negara dalam pengelolaan aset negara yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari kata makmur.

Dalam frasa “dikuasai” dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bukan berarti negara tanpa pertimbangan memberikan hak pengelolaan aset negara kepada perusahaan asing baik itu aset berupa sumber daya alamnya maupun pengelolaan infrastrukturnya, sebab apabila pengelolaan aset negara diberikan kepada perusahaan asing akan berdampak kepada berkurangnya produktifitas badan usaha di dalam begeri baik itu badan usaha swasta, badan usaha milik daerah dan maupun badan usaha milik negara dalam mengelola aset negara.

Dengan diberikannya lampu hijau kepada perusahaan asing untuk ikut terlibat dalam pengelolaan aset negara juga akan mengakibatkan adanya kecemburuan pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri yang punya potensi mampu mengelola aset negara namun belum pernah diberi kesempatan untuk turut andil. Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara yang mengelola aset negara, penulis beranggapan bahwa memang sejauh ini belum terasa perannya dalam mewujudkannya cita-cita negara atau tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hal tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu buruknya prilaku pejabat publik terkait dengan akuntabilitas dalam mengelola aset negara, seperti contoh banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara harusnya menempatkan orang-orang yang mempunyai akuntabilitas yang baik dalam mengelola badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara di semua sektor. Masih terkait dengan masalah perusahaan asung dapat mengelola aset negara, disini penulis mencoba menelaah lebih lanjut atas pertimbangan apa pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2020 tersebut yang membolehkan badan usaha atau perusahaan asing dapat mengelola aset negara?.

Perusahaan asing dapat mengelola aset negara dirasa bukan hanya sekedar masalah pendanaan saja atau masalah efisiensi anggaran belanja negara tapi juga dirasa adanya tekanan kuat dari negara-negara lain yang mempunyai bargaining power atau kekuatan tawar-menawar yang datang dari negara-negara yang mempunyai kekuatan, baik kekuatan secara ekonomi maupun kekuatan militer yang sudah biasa menekan negara yang lemah untuk menuruti kemauannya sebagai contoh bahwa Indonesia telah membatalkan pesawat jet tempur SU-35 Rusia yang diakibatkan oleh intervensi Amerika kepada Indonesia karena Amerika menganggap Rusia adalah ancaman terbesar bagi negaranya.

Kalau pertimbangannya atas dasar kuatnya intervensi dari negara asing untuk bisa memasukkan perusahaan mereka agar bisa mengelola aset negara kita, maka ini adalah suatu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara, berbicara kedaulatan berarti berbicara kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia adalah kepentingan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu penulis mengajak kita semua untuk memikirkan masalah ini bersama agar dapat ditemukan jalan keluarnya agar kedaulatan negara Indonesia tetap terjaga.

Untuk menyikapi potensi masalah yang disebabkan Perpres Nomor 32 Tahun 2020 tersebut, maka timbulah pertanyaan, apakah Perpres yang telah diterbitkan tersebut bisa dicabut  atau dibatalkan dan diganti dengan Perpres yang baru?. Dalam hal ini penulis ingin berbagi pemahaman mengenai apakah Perpres tersebut bisa dicabut atau tidak. Perlu diketahui bahwa Perpres adalah merupakan  produk perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan pembuatan peraturan perundang-undangan diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana dalam penjelasan Pasal 5 huruf b dari undang-undang ini menyebutkan, bahwa yang dimaksud asas kelembagaan atau pejabat pembentukyang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Dengan demikian maka dapat disimpulkan Perpres bisa dibatalkan atau batal demi hukum jika diketahui dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Dari uraian singkat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan diberikannya hak pengelolaan aset negara kepada perusahaan asing atau badan usaha asing, pertama akan berdampak kepada produktifitas perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, yang kedua dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia karena adanya dugaan intervensi Negara asing kepada pemerintah Indonesia. (*)

Sumber : Koran Tangsel Pos tanggal 20 Maret 2020, oleh: Welly Indra (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang)