OPINI OPINI 2020

Covid-19 dan Kejahatan Penyimpanan Barang

Ditengah-tengah serangan pandemik corona virus disease (COVID-19) secara global, kepolisian di bilangan Jakarta sibuk menindak terduga pelaku penimbunan masker pada awal Maret tahun ini. Misalnya, pemberitaan online (04/03/2020) melaporkan pelaku inisial TVH telah diamankan pihak kepolisian Polsek Tanjung Duren atas tuduhan “penimbunan” dengan barang bukti 350 boks masker (news.detik.com). Tegasnya, kepolisian menegakan aturan hukum pidana.

Indonesia merupakan salah satu negara terdampak pandemik COVID-19. Berdasarkan informasi digital, pandemik yang masih satu “keluarga” dengan SARS dan MERS mampu menyerang sistem pernapasan manusia. Tempo mengabarkan (10/03/2020) bahwa gejala COVID-19 umumya mirip dengan flu biasa dan dapat menyerang semua usia (dunia.tempo.co). Dari titik ini, masker menjadi penting sebagai alat pencegahan terhadap pandemik tersebut.

Keterkaitan antara perbuatan “penimbunan masker” dengan pandemik COVID-19 dapat dilacak hubungannya mengenai hukum permintaan (supply-demand) yakni bila permintaan melonjak atas suatu barang/jasa di pasar, maka harga menjadi tinggi (mahal). Sampai sini, dapatlah dimengerti bahwa terduga TVH terdorong melakukan “penyimpangan” dalam artian dimana masker menjadi alat yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini, yang diduga ia timbun dengan sengaja.  Dalam hal ini, penulis hendak berdiskusi dari sisi kriminologi dan hukum pidana.

Kriminologi

Kriminologi secara gramatikal memiliki asal kata “crimen” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Secara harfiah kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan (Eddy O. S. Hiearij, 2016:6). Kadang dikenal dengan sebutan faktuelstrafrech-twissenschaft. Ada istilah “peluang kriminogenik” untuk menjelaskan aktivitas dagang terduga pelaku TVH disebut sebagai kejahatan. Penulis menggunakan konsep pelaku kejahatan kerah-putih. Biasanya memiliki tiga properti khas: pelaku memiliki akses sah (legitimate) ke lokasi di mana kejahatan itu dilakukan: pelaku terpisah secara spasial dari korban; dan tindakan pelaku di permukaan tampak memiliki legitimasi (J. Robbert Lily, Richard A. Ball. Francis T. Cullen, 2015: 337). Dalam hal ini terduga TVH melakukan perbuatan penyimpanan masker dan menjual dengan harga tinggi di bawah legitimasi perdagangan yang sah tanpa perlu menggebrak meja kepada masyarakat/konsumen.

Hukum Pidana

Hukum Pidana itu sendiri merupakan aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (Eddy O. S. Hiearij, 2016: 16). Dengan demikian, penulis berpendapat, timbul klasifikasi berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Oleh sebab itu, disebut sebagai normative strafrechtwissenschaft.

Hukum pidana Indonesia setidaknya melindungi tiga kepentingan sekaligus sebagai berikut: kepentingan individu (individualbelangen), kepentingan sosial-masyarakat (sociale of maatschappelijkebelangen) dan kepentingan negara (staatbelangen) demikian Vos yang dikutip oelh Eddy O.S.Hiearij (Opini, Kompas, 2019). Mengenai kepentingan sosial-masyarakat yang dilindungi oleh hukum pidana dikaitkan dengan Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang penulis sajikan menjadi satu redaksi sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang” sehingga “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menurut logika hukum normatif, Pasal 107 undang-undang a quo, dapat dibedah sebagai berikut: pertama, subjek: pelaku usaha; kedua, bagian inti delik (delitsbestanddelen): menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Penulis berpendapat, dalam pembagian hukum pidana dikenal dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Frasa “pelaku usaha” dalam pasal 107 undang-undang a quo, ditulis jelas bukan “barangsiapa” atau “setiap orang”. Tegasnya, normadressaat-nya hanya subjek tertentu, dalam hal ini pelaku usaha sebagaimana terdefinisi dalam Pasal 1 angka 14 undang-undang a quo. Aturan pidana jenis ini tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka merupakan delik khusus, kalau tidak ingin mengatakan sebagai hukum pidana khusus. Kemudian, Pasal 107 undang-undang a quo bersifat alternatif maka dapat dikatakan sebagai delik formil yang tidak menitik beratkan kepada suatu akibat dari perbuatan pidana. Misalnya, bila tidak ada salah satu dari tiga keadaan di atas maka Pasal a quo tidak aktif. Ini menunjukan bukti/alasan mengapa pihak kepolisian mengamankan terduga pelaku TVH itu.

Terakhir, apa pentingnya mengurai pasal di atas? Bagi penulis, tidak lain agar setiap orang mengetahui dan tunduk-patuh terhadap hukum. Masyarakat akan repot sekali, apabila bukan hanya masker tetapi barang lainnya, yang disimpan demi untung tinggi. Paska Presiden Jokowi menghimbau warga negara Indonesia untuk work from home, penulis tidak melihat himbauan untuk warga negara agar mematuhi hukum sebagai syarat kehidupan bersama dalam menghadapi COVID-19 secara global. (*)

Sumber : Koran Tangsel Pos tanggal 19 Maret 2020. Oleh: Chessa Ario Jani Purnomo (dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang)