OPINI OPINI 2020

Pemindahan Ibu Kota Indonesia Kebutuhan Atau Keinginan

Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil rapat terbatas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait wacana pemindahan ibu kota.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka pada Senin 26/08/19, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Rencananya pemerintahan akan dipindah bertahap pada tahun 2024, atau 5 tahun dari sekarang. Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar 466 triliun rupiah terkait pemindahan ibu kota.

Dana tersebut diperoleh dari APBN, kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta, serta kerjasama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan investasi langsung swasta maupun BUMN.

Alasan pemindahan ibu kota dirasa tidaklah tepat dengan melihat berbagai alasan, yaitu: Pertama, perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan memakan APBN yang tak sedikit, padahal kita ketahui bersama bahwa ekonomi negara kita sedang melemah, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pertumbuhan ekonomi kita turun dari angka 5,17 % ditahun 2018 menjadi 5,02 % di tahun 2019.

Disamping utang negara pun tiap tahun terus bertambah, hingga Januari 2020 total utang negara mencapai 4.817,5 triliun rupiah. Belum lagi sekitar 30,8 % balita mengalami stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila APBN yang tak sedikit digunakan untuk hal-hal yang tidak substansial dan urgent seperti pemindahan ibu kota.

Kedua, ketika ibu kota pindah ke kalimantan, maka lahan hijau ataupun hutan yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen yang berada di Kalimantan akan hilang seiring dengan pembangunan di ibu kota baru tersebut. Padahal kita ketahui bersama lahan hijau atau hutan di Indonesia semakin berkurang karena terjadinya kebakaran hutan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya sekitar 857 Ribu Hektar luas lahan yang terbakar diseluruh wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2019. Hal ini sangat miris apabila pemindahan ibu kota tetap dilakukan pemerintah, karena Kalimantan bukan hanya sekedar paru-paru Indonesia melainkan menjadi paru-paru dunia.

Ketiga, bukan berarti dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang secara geografis berada ditengah-tengah NKRI, maka masalah kesenjangan ekonomi dapat teratasi.

Masalah kesenjangan ekonomi bukan terletak kepada pusat pemerintahan yang central melainkan kemauan dan kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dimanapun berada, bukan hanya di kota-kota besar melainkan harus sampai kepada mereka yang berada di pelosok bahkan di daerah perbatasan sesuai amanat sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keempat, ketika perpindahan ibu kota tersebut terjadi maka seluruh ASN di tingkat pusat akan berpindah ke ibu kota baru, hal ini harus kita cermati bersama baik dari segi psikologis ataupun sosiologis para ASN tersebut.

Karena mereka mau tidak mau pasti akan meninggalkan istri, anak, dan para kerabat untuk berpindah ke ibu kota baru, hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja para ASN kedepannya yang notabennya mereka hidup di Jakarta dekat dengan keluarga dan kebutuhan sehari-hari dapat ditemui dengan mudahnya. Selain itu dari segi cultur pun tentu jelas berbeda sehingga para ASN harus bisa cepat beradaptasi dengan cultur daerah setempat.

Oleh karena itu, kita berharap Pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji ulang kembali keputusan untuk memindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Karena pemindahan ibu kota bukan merupakan sesuatu keharusan yang bersifat urgent, melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah ketimbang rencana pemindahan ibu kota negara. (*)

Penulis : Bima Guntara (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang)
Sumber: satubanten.com