OPINI OPINI 2019

Kemana HAM, Lingkungan Hidup, Dan Korupsi ?

20 Oktober 2019 menjadi moment bersejarah untuk Presiden Jokowi, karena untuk kedua kalinya beliau dilantik secara konstitusional oleh MPR RI menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Namun publik menyayangkan beberapa isu luput dalam pidato pelantikan Presiden di Gedung DPR-MPR RI, diantaranya:

Pertama Terkait masalah HAM, dalam pidatonya tidak sedikitpun Presiden membahas perlindungan dan penegakan HAM padahal kita ketahui bersama bahwa banyak penyelesaian HAM di negeri ini yang belum tuntas contohnya saja kekerasan dalam berdemonstrasi, ataupun yang beberapa waktu lalu terjadi seperti kasus tewasnya dua mahasiswa kendari yang sedang melakukan demonstrasi. Hal itu seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera diselesaikan , apalagi baru-baru ini Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB 2020-2022.

Kedua mengenai Lingkungan Hidup, hal ini juga terlewatkan dalam pidato pelantikan presiden, padahal kita ketahui bersama kebakaran hutan terus terjadi di negara kita, hal itu bukan saja menghantui warga sekitar akan tetapi para satwa didaerah itu pun jelas terganggu akan keberlangsungan hidup mereka. Setidaknya ada 7 gunung di Jawa Timur (arjuna, welirang, kawi, semeru, wilis, bromo, dan ijen) yang mengalami Kebakaran hutan dan diketahui ada 143 titik api diseluruh Jawa Timur. Oleh karena itu sudah menjadi tugas negara untuk segera menyelesaikan kebakaran hutan yang tak kunjung terselesaikan.

Dan Ketiga terkait Pemberantasan Korupsi, isu ini pun tak disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya di Gedung DPR-MPR RI. Padahal kita ketahui bersama bahwa dikabinet Presiden Jokowi sebelumnya banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan para menteri. Bukan hanya itu saja para Bupati, Gubernur, hingga para ketum Parpol pun ikut tersandung kasus korupsi. Belum lagi yang baru-baru ini terkait revisi UU KPK, yang dimana publik menilai revisi tersebut hanya akan melemahkan KPK. Oleh karena itu sudah seharusnya ini menjadi fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan kasus korupsi yang terus terjadi dan mengakar di segala lini pemerintahan. Jangan sampai pemberantasan korupsi menjadi anak tiri di periode kedua Presiden Jokowi dan hanya menjadi tontonan yang tidak berkelas.

Mudah-mudahan pemerintah peka terkait masalah-masalah diatas dan dapat dengan cepat terselesaikan, karena rakyat menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi yang dipilih secara konstitusional oleh ratusan juta rakyat Indonesia untuk memperbaiki persoalan-persoalan bangsa yang tak kunjung usai. (*)

Oleh:
Bima Guntara
(Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang)

Sumber: satubanten.com