Karhutla dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sebagai sebuah negara besar, Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan yang luas dengan berbagai ragam kekayaan hayati di dalamnya. Hutan-hutan tropis Indonesia juga menjadi tempat bergantungnya masyarakat disekitar kawasan hutan untuk kehidupannya. Beberapa waktu belakangan ini terjadi pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa kawasan hutan tropis tersebut yang kemudian menyisakan cerita memilukan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Kabut asap yang melanda daerah akibat karhutla telah mengakibatkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, terutama pada saluran pernafasan. Karhutla telah merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan. Banyak binatang yang terpanggang akibat pembakaran hutan. Sementara yang tersisa, karena habitatnya terbakar bisa saja akan lari untuk menyelamatkan diri kepemukiman penduduk. Tentu ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Dampak lain dari terjadinya karhutla adalah terhentinya aktifitas masyarakat, baik dalam bidang seperti pendidikan, transportasi dan juga pariwisata. 

Dibidang transportasi kabut asap dari kebakaran hutan mengakibatkan jarak pandang menjadi relatif lebih pendek. Kondisi ini menyebabkan penerbangan tidak bisa dilakukan karena akan mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan. Dibidang pendidikan, beberapa sekolah yang terkena polusi udara karena asap diperbolehkan untuk meliburkan siswanya. Kualitas udara yang tergolong kategori sangat tidak sehat mengharuskan anak-anak  diliburkan dari hampir semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas. Sementara dalam bidang pariwisata, banyak para wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke destinasi wisata di beberapa daerah terkena kabut asap. Banyak dari pelaku usaha yang mengalami kerugian karena banyak klien yang membatalkan agenda yang sudah dipersiapkan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ), dari 1 Agustus 2019 hingga 14 September 2019 setidaknya ada 151.862 titik kebakaran hutan di Indonesia, terbanyak di provinsi Kalimantan. Dalam pandangan Abdul Kodir, Staf Pengajar pada Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang; bahwa setidaknya ada dua faktor yang mendorong terjadinya karhutla di Indonesia. Pertama, karena peristiwa alamiah akibat puncak musim kemarau. Kedua, disebabkan pembakaran yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan perluasan lahan perkebunan terutama untuk ekspansi perkebunan sawit. Namun, faktor terakhir inilah yang paling berkontribusi besar dalam terbakarnya jutaan hektare hutan dan lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. (SI/20/9/19). Dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, Polisi sudah menetapkan 249 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya ada enam korporasi yang turut dijerat sebagai tersangka. (MI/20/9/19). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah membeberkan nama-nama korporasi atau perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pertanggungjawaban Korporasi

Pembakaran yang dilakukan secara sengaja tentu memiliki konsekwensi hukum bagi yang melakukannya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini? Korporasi yang telah mengakibatkan rusaknya lingkungan karena karhutla tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sanksi kepada korporasi yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam undang-undang itu dikenal mekanisme pertanggungjawaban mutlak. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi:  “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Ketentuan ini memberikan batasan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup mencakup sangat luas sekali sebab meliputi setiap orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penentuan ajaran bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH 2009, yang menyebutkan bahwa: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.       

Pada ketentuan ayat (2) dijelaskan: “bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”. Untuk penjatuhan sanksi terhadap suatu korporasi dapat dipidana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 118 UUPPLH 2009 yaitu bahwa: ”Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan selaku pelaku fungsional”.

Pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum.Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik,dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, V.S Khanna dalam tulisanya”Corporation Liability Standar When Should Corporation Be Criminility” ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, agen melakukan suatu kejahatan, kedua, kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaan, ketiga, kejahatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

Perusakan terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab (liability) terhadap pelaku kerusakan atas lingkungan hidup untuk memperoleh keuntungan. Kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya kerugian dengan adanya asap tebal yang berbahaya bagi manusia dan kerugian ekonomi lainnya. Bila terdapat cukup bukti korporasi sebagai pelaku kerusakan tersebut, maka negara harus berani mengambil tindakan dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Hukum jangan melulu memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, akan tetapi juga subjek bukan orang. Badan hukum (korporasi) memiliki hak dan kewajiban layaknya orang perseorangan dan memiliki tanggungjawab atas apa yang dibuatnya. Terminologi yang dipakai dalam UUPPLH dengan sangat terang menyebutkan korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha”. Maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kita berharap, jangan sampai terjadi lagi pembakaran hutan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat. Bagaimanapun kekayaan alam yang ada di hutan-hutan Indonesia adalah aset bagi generasi bangsa. Persoalan karhutla akan terus terjadi di hari mendatang jika pihak-pihak yang harusnya bertanggungjawab tidak diproses sesuai dengan hukum yang ada. ***

Sumber : KORAN TANGSEL POS, SELASA 8 OKTOBER 2019
Oleh: Oksidelfa Yanto (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *