OPINI OPINI 2019

Menanti KUHP Nasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan kata lain KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Sumber dari pemberlakuan KUHP berasal dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan seperti misalnya Pasal 94; Pasal 105; Pasal 130; Pasal 132; Pasal 133; Pasal 135; Pasal 138; Pasal 139 ayat (1); Pasal 153 bis; Pasal 153 ter; Pasal 161 bis.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini bukanlah asli ciptaan kita bangsa Indonesia. KUHP lahir dan dibuat pada zaman Hindia Belanda dahulu. Berdasarkan pasal II aturan peralihan dan UUD 1945 yo pasal 192 Konstitusi RIS 1949 yo pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan KUHP yang lahir pada 1 Januari 1918 itu, karena belum juga diadakan KUHP yang baru.

Begitu lamanya bangsa Indonesia menggunakan KUHP kolonial, maka di bahaslah KUHP yang baru oleh elit bangsa Indonesia yakni oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan  sebagaimana kita ketahui bahwa sedianya DPR pada Selasa 24/9/2019 berencana akan mensahkan dalam rapat paripurna Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun pada akhirnya DPR harus menunda pengesahannya karena banyaknya desakan dari sebagian masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat terdapat beberapa pasal di dalam RKUHP ini bersifat karet dan cenderung berpotensi menjadi alat untuk mengkriminalisasi warga. Penolakan yang muncul dari berbagai elemen masyarakat utamanya mahasiswa telah menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai pelosak tanah air. Pandangan yang menolak mengganggap bahwa terdapat pasal-pasal kontroversial yang sejatinya merugikan masyarakat. 

Dalam pandangan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, salah satu pasal karet yang dinilai tersebut yaitu mengenai  contempt of court atau penghinaan terhadap hukum. Pasal 281 RKUHP menyebutkan tiga kategori pelanggaran contempt of court. Ketiganya yaitu tidak mematuhi perintah pengadilan, bersikap tidak hormat atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan, dan tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan. Pasal tersebut mengekang kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menganggap Revisi Undang-undang KUHP masih menyisakan banyak catatan. Sebagi contoh dia mengutip pasal-pasal di Bab II terkait penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, aturan ini menjadi pasal karet dan bisa berdampak negatif. Sehingga bisa menjadi persoalan. Hal ini membungkam kebebasan sipil, soal makar, penghinaan presiden.

Terlepas dari apapun alasan yang dikemukan untuk menolak RKUHP yang pasti rumusan beberapa pasal di dalam RKUHP ini tidaklah mungkin bisa untuk memuaskan banyak orang. Suatu hal yang mesti diingat bahwa proses penyusun RKUHP ini telah dilakukan melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak baik dari kalangan akademisi dan praktisi. Karena jika kita lihat perjalanan panjang kebelakang, RKUHP sudah lama digagas dalam program legislasi nasional. 

Sejak puluhan tahun silam, upaya rekodefikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP, selain Rancangan KUHAP, KUHPerdata dan KUHDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.  

Begitu panjang dan melelahkannya pembahasan RUKHP ini dapat juga dilihat dari silih bergantinya pemimpin nasional dinegeri ini. Sudah silih berganti Presiden yang memimpin di negeri ini. Namun RKUHP tidak kunjung selesai dibahas lalu kemudian disahkan menjadi KUHP nasional. Jika dihitung waktu yang berjalan sudah lebih dari setengah abad lamanya RKUHP dibahas. Maka sudah selayaknya kita sebagai bangsa mendambakan lahirnya KUHP nasional.

Sekarang ini, kita sebagai anak bangsa hanya bisa berharap, bahwa semua elit yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan KUHP dari KUHP kolonial menjadi KUHP nasional dapat mendengarkan aspirasi seluruh rakyat. Hanya dengan lahirnya KUHP nasional yang barulah bangsa ini kedepan akan menatap hukum lebih baik dalam rangka menciptakan masyarakat sadar dan peduli akan penegakan hukum sesuai dengan tujuan dari negara hukum yaitu menciptakan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.  Semoga.***

Sumber: KORAN TANGSEL POS, SENIN 30 SEPTEMBER 2019
Oleh: Oksidelfa Yanto (Dosen Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan)