Mencegah dan Memberantas Korupsi Menuju Indonesia Sejahtera

Lagi-lagi masyarakat dikagetkan dengan kasus korupsi yang menimpa petinggi republik ini. Betapa tidak, untuk yang kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pejabat negara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan kali ini diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terkait suap dana hibah Komite Olah Raga Nasional (KONI). Meski asas praduga tidak bersalah berlaku bagi Menpora, namun berita ini seakan memberi sinyal terang bahwa kejahatan korupsi tidak pernah mati. Korupsi terus saja terjadi di setiap sektor kehidupan. Tidak saja pada tingkat pejabat yang ada di provinsi, namun juga sampai kepada pejabat pusat seperti menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedih memang, dari waktu-kewaktu dugaan tindak pidana korupsi terus terjadi bahkan pelaku yang diduga korupsi banyak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan. Ironis memang, datangnya silih berganti pelaku korupsi seiring sejalan dengan bergantinya para pejabat negeri ini yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Komitmen hanya tinggal kenangan. Korupsi jalan terus. Tedapat diantara pejabat yang berkuasa tidak sanggup untuk menghentikannya. Keadaan ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat.  

Betapa nyata kebobrokan melalui korupsi yang dilakukan orang-orang yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi rakyat. Uang yang dikorupsi adalah uang rakyat, yang semestinya dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Dengan terusnya perbuatan korupsi terjadi di negeri ini, maka pantaslah kiranya jika tindak pidana korupsi tersebut akan menjadi salah satu penyebab hancurkan negara. Tahun 2014 di Balai kartini, saat pembukaan Konfrensi yang mengambil tema “Peningkatan Transparansi dan Partisipasi dalam Pencegahan Korupsi: Tegakkan Integritas”, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan; korupsi telah menghancurkan banyak negara dan perserikatan. Lihat saja, Mesir kuno hancur karena korupsi. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pun gulung tikar karena korupsi. Bahkan Kekaisaran Roma yang perkasa pun binasa karena korupsi. Sungguh, korupsi merupakan sesuatu yang sangat merusak.

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tujuh jenis korupsi. Jenis-jenis tersebut yaitu, kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, korupsi dalam pengadaan dan gratifikasi. Dalam Pasal 2 dan 3 undang undang tersebut diatas dijelaskan pengelompokkan pengertian korupsi dari aspek kerugian keuangan negara yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Keduanya dapat merugikan keuangan negara sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

Dimasukkannya unsur “merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana korupsi (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam praktik seringkali menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Adapun bentuk penyimpangan dari keuangan negara yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerugian atas keuangan negara yang cukup besar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara dan juga dapat menghambat pembangunan nasional.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah menjadi penyakit masyarakat yang seolah susah dihentikan. Menyebarnya korupsi dihampir seluruh lini kehidupan masyarakat di Indonesia menyebabkan korupsi telah menjadi virus yang sangat berbahaya dan sudah sepantasnya hal tersebut disembuhkan. Jika virus ini tidak disembuhkan akan menghancurkan bangsa Indonesia secara perlahan. Sebab virus tersebut akan mengerogoti tubuh bangsa ini dengan mengambil hak-hak rakyat.

Karena korupsi adalah suatu penyakit dan telah menjadi virus berbahaya, maka penyelesaiannya tidak hanya dengan menghukum para pelakunya. Memang membawa koruptor ke meja hijau adalah sebuah tugas penting yang harus dilakukan. Akan tetapi membina masyarakat agar menjauhi korupsi harus juga dilakukan meskipun tugas ini merupakan tugas yang berat. Dari itu, negara harus menumpasnya melalui penegakan hukum yang benar, selanjutnya lakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pendidikan anti korupsi. Lakukan penguatan penyuluhan korupsi kepada masyarakat. Masyarakat hendaknya dapat diberikan pemahaman bahwa betapa sangat berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Ketika kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Sudah saatnya dilakukan penanganan dan pencegahan yang luar biasa pula. Mari cegah dan berantas korupsi menuju Indonesia sejahtera. Semoga.***

Sumber: Koran Tangsel Pos, Selasa 24 September 2019
Oleh: Oksidelfa Yanto (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *