OPINI OPINI 2019

Mencari Penerus KPK Jilid IV yang Bersih dan Berani

Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menyerahkan 10 nama kandidat pemimpin komisi antirasuah kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berasal dari bermacam latar belakang yakni dari hakim, polisi, jaksa, KPK, advokat, auditor, dosen dan Pegawai Negeri Sipil. Nantinya dari 10 nama tersebut akan mengerucut menjadi 5 orang.

Terlepas dari siapun tokoh yang lolos dalam seleksi capim KPK tersebut, yang pasti begitu besar harapan masyarakat terhadap pimpinan KPK periode mendatang. Bahkan wakil Presiden Jusuf Kalla berharap calon pimpinan KPK ke depan merupakan sosok yang bersih dan berani memerangi praktik korupsi.

Harapan Wakil Presiden tersebut tentu dapat dimaklumi. Sebab posisi sebagai pimpinan KPK selain dituntut mumpuni dan profesional dalam ilmu hukum, juga dituntut keberanian dan ketegasan dalam bertindak serta mampu mengedepankan proses pencegahan, dan kerjasama dengan penegak hukum lainnya, sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin.

Sangat berbahaya jika sosok yang memimpin KPK sebagai lembaga resmi untuk memberantas korupsi merupakan sosok yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Jangankan diharapkan mampu mencegah praktik korupsi, menekan angka korupsi-pun mungkin akan sulit dilakukan jika pimpinan KPK merupakan sosok dan figur yang lemah dan tidak memiliki integritas serta tidak dapat menjauhi pengaruh iming-iming uang dan kekuasaan dalam melaksanakan tugas. Sosok pimpinan KPK jilid V haruslah memiliki semangat dan jiwa pemberantas korupsi yang tangguh ditengah mewabahnya penyakit akut korupsi dengan berbagai bentuk dan modusnya.

Bahwa korupsi telah menjadi penyakit akut di Indonesia yang sangat susah diobati memang tidak dapat dipungkiri. Lihat saja, hampir setiap hari berita korupsi kita dengar dan saksikan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Korupsi kemudian menjadi isu nasional dan internasional. Isu korupsi semakin seksi ketika pejabat yang berkuasa yang semula dianggap tidak mungkin akan melakukan korupsi, namun diciduk karena tertangkap sedang menerima uang dari pihak lain.

Jika korupsi selalu terjadi dalam lingkup kekuasaan, tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Itulah fenomena korupsi dengan memperkaya diri sendiri yang kita saksikan saat ini. Robert Klitgaard menyebutkan korupsi sebagai penyakit ganas yang menggerogati rakyat. (Robert Klitgaard, 2001). Pandangan Robert ini dapat penulis artikan bahwa korupsi telah mengambil hak-hak rakyat yang berasal dari anggaran negara. Bukankah anggaran negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat tersebut mestinya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi anggaran negara tersebut di korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. ICW menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sepanjang 2018 mencapai Rp 9,2 triliun. (WE/30/4/19). Bahkan KPK menyebutkan potensi kerugian negara pada tahun 2019 bisa mencapai angka Rp. 200 triliun. (News Indonesia, 2/1/19). Jika potensi kerugian negara ini tidak dicegah, maka akan membuat rakyat tidak makmur, justru malah akan menyuburkan kemiskinan akibat perbuatan korupsi.

Melihat dari fakta yang ada terkait tren kejahatan korupsi yang tumbuh subur, tentu hal ini membuat kita sebagai anak bangsa prihatin. Namun bagaimanapun kondisinya kita harus selalu berpegang kepada adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus”. Artinya, meskipun dunia ini runtuh, hukum (dalam memberantas korupsi) harus terus ditegakkan. Untuk itu, KPK butuh pimpinan yang digawangi oleh orang-orang pilihan. Penegakan hukum kasus korupsi tidak dapat berjalan bila bangsa ini tidak mampu menjaring dan mendapatkan pimpinan KPK yang kredibilitas, kompeten, independen, amanah, bersih dan tentunya tidak takut diintimidasi oleh pihak manapun dan kemudian menindak siapa saja yang tersangkut kasus korupsi.

Akhirnya, seberapa bagusnya suatu peraturan atau hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dilahirkan bila tidak didukung dengan pimpinan KPK yang baik maka keadilan hanya angan-angan.Oleh karena itu, penegakan hukum kasus korupsi tidak boleh berjarak dengan rasa keadilan. Pimpinan KPK, aturan hukum dan keadilan sejatinya adalah elemen yang satu sama lain saling tertaut yang merupakan “condition sine qua non” bagi yang lainnya. Semoga bangsa Indonesia dapat menemukan dan mendapatkan penerus KPK jilid IV yang bersih dan berani apapun tantangannya kedepan. Rakyat menaruh harapan yang besar untuk itu. Semoga.***

Sumber: Koran Tangsel Pos Senin, 9 September 2019
Oleh: Oksidelfa Yanto
(Penulis adalah Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan.)