OPINI OPINI 2019

Urgensi Pemindahan Ibu Kota, Solusi Terbaik Mengatasi Persoalan Yang Ada

Beberapa bulan lalu, atau tepatnya pada tanggal 29 April, Presiden Joko Widodo mengelar rapat terbatas di Istana Negara dengan sejumlah Menteri untuk membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut Presiden menyakini pemindahan Ibu Kota dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta suatu hari nanti akan terwujud. Oleh sebab itu, Presiden menekankan persiapan yang matang demi mewujudkan hal tersebut.

Wacana mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia sudah sering didengungkan pada setiap pemerintahan yang berkuasa. Lihat saja, era pemerintahan Soekarno, Palangakaraya disebut-sebut akan menjadi Ibu Kota Baru Negara. Era Presiden Soeharto, daerah Jonggol di Bogor Provinsi Jawa Barat pernah diusulkan menjadi Ibu Kota Negara. Usul tersebut kemudian tenggelam seiring berjalannya waktu dan berakhirnya era pemerintahan orde baru. Memasuki era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), wacana serupa kembali ramai dibicarakan. Presiden SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. Kedua, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Ketiga, membangun Ibu Kota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki).

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana serupa kembali muncul. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menawarkan tiga alternatif kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk  kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah. Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. Dari ketiga alternatif tersebut kemudian Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Keputusan Presiden Joko Widodo itu diambil dengan pertimbangan, dua alternatif yang lain memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya, alternatif pertama dan kedua tersebut hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat di pelbagai bidang dan akan tetap membuat perekonomian terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Sehingga dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Jika melihat sejarah, Yogyakarta pada tahun 1946 pernah menjadi Ibu Kota Negara dan juga Kota Bukittinggi pada tahun 1949. Pemerintahan saat itu memiliki alasan tersendiri mengapa dua kota tersebut yang dipilih. Yogyakarta diyakini sebagai kota yang aman dan memiliki catatan pergolakan sangat sedikit sehingga ideal sebagai tempat pusat pemerintahan. Hal ini masih ditambah keunggulan lainnya yaitu tunduknya masyarakat kepada hukum adat dan budaya. Sementara kota Bukittinggi juga tidak kalah menariknya dengan Yogyakarta, banyak pelaku sejarah lahir di kota ini. Dalam sejarahnya kota Bukittinggi menjadi salah satu titik perjuangan kemerdekaan di  daerah Barat Indonesia. Kota Bukittinggi berada di dataran tinggi sehingga jauh dari bahaya banjir yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan seperti kota Jakarta.

Saat ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, daerah timur Indonesia atau tepatnya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan sebagai calon Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Lokasinya di bagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Tentu saja dipilihnya Kalimantan Timur untuk dijadikan Ibu Kota Negara sudah melalui pengkajian yang mendalam dari pemerintah. Artinya pengkajian tersebut tidak saja dari luas wilayahnya, namun telah dikaji kondisi alam dan geografisnya. Kita tahu, sebagai negara kepulauan potensi bencana alam cukup tinggi di Indonesia. Pemerintah memilih Kalimantan Timur karena memiliki resiko bencana minimal dari bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Disamping hal diatas, tentunya pemerintah sudah mengkaji faktor keamanan yang ada. Termasuk juga kerawanan atas konflik yang ada. Dipilihnya Kalimantan Timur juga disebabkan karena berada ditengah-tengah wilayah Indonesia. Sehingga memudahkan semua orang dari pelosak daerah lainnya untuk datang ke pusat Ibu Kota Negara.

Hal lain yang sekiranya sudah diperhitungkan adalah jumlah penduduk di daerah tersebut. Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk sedikit dibandingkan pulau Jawa. Kondisi ini akan dapat mempermudah kinerja dari pemerintahan yang ada nantinya. Kedepan yang sekiranya juga perlu untuk diperhatikan adalah transportasi dan Infrastruktur di kawasan Ibu Kota baru harus tersedia dengan baik dan mudah dijangkau. Serta yang lebih penting lagi adalah persoalan peraturan perundang-undang yang menyatakan Kalimantan Timur tidak lagi hanya sebagai daerah otonom di tingkat Provinsi sebagaimana Provinsi lainnya melainkan menjadikan Kalimantam Timur sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah khusus yang pastinya akan berfungsi sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Semoga urgensi pemindahan Ibu Kota negara menjadi solusi terbaik dalam mengatasi persoalan yang ada. ***

Sumber: Tangsel Pos Senin, 2 September 2019
Oleh: Oksidelfa Yanto ( Dosen Universitas Pamulang Tangerang Selatan-Banten)