OPINI OPINI 2019

Ragam Bahasa Hukum PHPU

Tulisan ini tertarik mendeskripsikan ragam Bahasa hukum terdapat putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden ( PHPU ) dengan nomor 01/PHPU/PRES/XVII/2009. Seperti diketahui MK pada Kamis, 27 juni 2009 lalu membacakan putusan PHPU yang dimulai pukul 12:40 hingga 21:16. Saya berpandangan bahwa putusan MK setebal 1.944 halaman ini tidak saja mengetengahkan fakta hukum, tetapi juga fakta kebahsaan. Diantara fakta Bahasa itu ialah AQUO, duduk perkara menimbang, pada pokoknya, kedudukan hukum, pokok permohonan, keadilan substantif, sistematis, terstruktur, masif, permohonan, termohon, pihak terkait, dalil, amar putusan, mengadili, eksepsi, dan menolak.
Beberapa fakta Bahasa diatas saya klasifikasikan ke dalam ragam Bahasa hukum. Pasalnya, secara sematik memang merujuk pada suatu isu-isu hukum. Bahkan bukti empirik nya memang sudah jelas dengan sejumlah leksikal yang ditemukan dalam putusan PHPU yang telah dibacakan MK. Disamping dapat pula dikaitkan dengan kerangka teoritisnya, seperti terdapat dalam KBBI daring, ragam Bahasa adalah variasi Bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan.
Menurut perspektif ilmu Bahasa bahwa pemakaian ragam Bahasa hukum setidaknya bermakna untuk menyederhanakan redaksional kalimat dalam putusan sekaligus sebagai penciri khusus domain hukum. Sebut saja misalnya, dalam putusan MK ditemukan kata AQUO, yang secara semantic bermakna tersebut atau merunjuk dalam suatu perkara yang sudah dibicarakan sebelumnya ( lih.kamushukum.web,iddankamusbisnis.com ).
Reksikal AQUO semacam pronomina, sehingga dengannya redaksi tidak perlu diulang lagi. Sebut saja mislanya, dalam putusan PHPU MK yang dibicarakan kamis lalu ditemukan 356 leksikal AQUO. Artinya, bila hakim tidak menggunakan istilah ini, maka dari segi halaman akan bertambah dan juga bangunan kalimat tidak efektif. Pasalnya, banyak redaksi sama, yang seharusnya hal itu dapat dipronominakan dengan AQUO.
Meskipun diatas pada pokonya terdapatnya kesamaan semantik antara AQUO dengan tersebut. Namun berdasarkan putusan PHPU MK terdapat perbedaan pemakai. Perbedaannya, pada AQUO dalam redaksional putusan merujuk pada petitum yang disampaikan oleh Prabowo subianto-Sandiaga uno kepada MK. Sementara tersebut berfokus pada bangunan kata yang dirujuk yang memang masih terdapat dalam satu paragraf. Sebagai contoh putusan PHPU MK halaman 16 poin 17 yang menyatakan, singkatnya Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi, jika Mahkamah hanya menghitung suara dan tetap memenangkan suatu pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan pasangan, tersebut nyata-nyata adalah hasil dari kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pronomina tersebut dalam redaksi putusan MK ini merujuk pada capres dan cawapres. Oleh karenanya, berdasarkan penelusuran saya, bahwa dalam putusan PHPU MK ditemukan sebanyak 1.709 pronomina tersebut
Ragam Bahasa hukum lain seperti dalil dalam konteks PHPU sejatinya kerap dibacakan Mahkamah Konstitusi. Bahkan melalui penelusuran, saya menemukan 1.478 leksikon dalil pada putusan PHPU MK. Untuk itu, dalil sejatinya berupa penguatan argumentasi yang dipakai oleh pemohon, termohon, pihak terkait, dan juga bawaslu selama persidangan berlangsung. Bahkan lebih jauh diperhatikan, dalil tidak berdiri tunggal melainkan saling mengait. Misalnya, pemohon menyampaikan dalil untuk keperluan penguatan petitum, sementara termohon mengajukan dalil dalam rangka untuk membantah atas dalil yang disampaikan pemohon.
Sementara itu, ragam bahsa hukum seperti mengadili adalah sesuatu yang jamak ditemukan didalam putusan hakim dalam memutus suatu perkara. Sejatinya, leksikal mengadili keadilannya bersifat wajib. Pasalnya, fungsi utama suatu putusan adalah memperjelas status suatu perkara. Misalnya dalam konteks PHPU bahwa MK dengan tegas menyatakan bahwa mengadili dalam eksepsi: menolak eksepsi termohon dan pihak terkait seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam hal itu, saya mengklaim nya sebagai status hukum suatu perkara.
Sidang terbuka yang digelar Mahkamah Konstitusi atas perkara PHPU sejatinya telah memberikan sumbangsih data segar tidak hanya bagi pegiat hukum dan politik, tetapi juga pegiat Bahasa. Dalam putusan MK terkait PHPU membuktikan ditemukannya sejumlah ragam Bahasa hukum PHPU didalamnya. ( * )

Sumber : Koran Tangsel Pos