OPINI OPINI 2019

Wacana Guru Impor dan Pendidikan di Indonesia

Kabar tentang guru impor akan membanjiri Indonesia sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu merujuk pada pernyataan Menko Bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani terkait wacana mendatangkan guru asing. Kabar tersebut kemudian ditafsirkan berbeda oleh masyarakat bahwa Indonesia akan mengimpor guru. Tentunya ini menjadi keresahan para guru di Indonesia terlebih soal gaji guru honorer dan kesenjangan guru swasta dengan guru negeri dan PNS selama ini.

Keresahan tersebut menyusul juga setelah adanya wacana menristekdikti tahun lalu untuk mendatangkan dosen asing untuk mengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya mengenai ada apa dengan dunia pendidikan di Indonesia?

Pernyataan Puan Maharani diklarifikasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Muhadjir Effendy bahwa pemerintah bukan hendak mengimpor guru melainkan mendatangkan instruktur asing untuk melatih guru di Indonesia agar lebih professional. Sebelumnya, pemerintah secara rutin mengadakan pelatihan jangka pendek (shortcourse) untuk 7.000 guru setiap tahunnya. Para guru tersebut dikirim ke berbagai negara yang tingkat pendidikannya jauh lebih maju dari Indonesia. Tentunya, mereka mendapat uang saku dan akomodasi lainnya. Bisa dibayangkan berapa dana yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya untuk shortcourse para guru tersebut.

Mendatangkan instruktur bagi para guru ke Indonesia mungkin cara yang tepat untuk menghemat dana pelatihan. Hal itu karena biaya yang dikeluarkan pemerintah bukan dikali 7.000 peserta lagi, melainkan dikali sejumlah instruktur yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari total peserta shortcourse. Namun, selain profesionalitas guru masih ada banyak persoalan lain pada guru-guru di Indonesia.

 Masalah pertama yaitu perihal kesejahteraan guru. Pendapatan guru tergantung dari statusnya. Status guru dibagi menjadi 3 yakni guru PNS, guru honorer, dan guru swasta. Guru PNS merupakan guru yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan mendapatkan haknya sebagai PNS. Guru honorer yaitu guru yang mengajar di sekolah negeri namun belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan guru swasta adalah guru non-PNS yang mengajar di sekolah swasta. Honor guru PNS saat ini lebih dari cukup untuk biaya hidup, biaya pengembangan keilmuan seperti mengikuti seminar dan membeli buku. Sementara gaji guru honorer di beberapa daerah masih sangat kecil sekali untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Namun, di beberapa daerah guru honorer dibayar pemda sesuai UMP wilayah tersebut. Untuk daerah yang pemdanya belum membuat kebijakan tersebut tentu gajinya kecil sekali. Tak heran banyak guru honorer yang nyambi jualan buku, perkakas rumah tangga, kosmetik, dsb. Lebih parah lagi membuka les privat di rumah yang peserta didiknya diambil dari sekolah ia mengajar. Itu mengapa beberapa guru tidak konsentrasi di kelas. Mau tidak mau orang tua murid harus menitipkan anaknya pada les privat tersebut agar anaknya tidak ketinggalan materi.

Setiap tahun, guru honorer meminta untuk diangkat menjadi PNS. Jumlah guru di Indonesia  pada 2018 mencapai 2.718.681 yang tersebar 217.584 sekolah. Dari jumlah sekolah tersebut masih kekurangan 988.133 guru PNS. Faktanya, banyak pelamar yang gagal menjadi PNS meskipun nilainya mencukupi. Hal itu karena para pelamar fokus di kota besar dan tidak mau memilih sekolah pada daerah terpencil.

Bagaimana dengan guru swasta? Honor guru swasta tergantung yayasan pengelola sekolahnya. Ada yang memberikan gaji cukup ada juga yang memberinya sedikit sekali. Hal itu tergantung dari banyaknya siswa di sekolah itu. Selain itu, guru swasta juga belum memiliki perlindungan hukum. Itu yang saat ini diperjuangkan para guru swasta di berbagai daerah.

Masalah kesejahteraan guru juga terdapat faktor profesionalitas guru. Banyaknya guru titipan di beberapa sekolah negeri menjadikan tenaga pengajar menjadi kurang profesional. Biasanya guru yang sudah PNS menitipkan anaknya untuk menjadi guru honorer. Jumlahnya tidak sedikit. Kasus semacam ini banyak terjadi. Karena titipan tentunya tidak melalui proses seleksi yang benar sehingga mengabaikan kualitas tenaga pendidik. Yang lebih ironis lagi, guru honorer yang titipan tersebut menuntut untuk diangkat PNS.

Selain itu, untuk beberapa kasus, guru menjadi solusi pekerjaan terakhir setelah sekian lama susah mencari pekerjaan. Artinya guru bukan menjadi pilihan utama. Selain karena gaji kecil juga karena guru membutuhkan keterampilan seni mengajar. Hasilnya tentu saja pada kualitas lulusan sekolah di Indonesia. Itu sebabnya, setiap lulusan perlu dibekali sertifikat kompetensi keahlian.

Pemerintah perlu membuat standar perekrutan guru untuk memperhatikan kualitas pendidikan. Minimal merekrut guru PNS berdasarkan karya dan tingkat pengabdian guru. Sudah semestinya pemerintah membuat kebijakan tersebut. Siapa yang mau mengabdi di daerahnya atau mau mengabdi di daerah terpencil sekian tahun baru diangkat PNS. Rasanya lebih adil dan ada kompetisi dalam hal peningkatan prestasi antarguru. Sehingga, mampu menciptakan guru yang profesional.

Ketiga kasus di atas masih mewarnai  dunia pendidikan di Indonesia. Agaknya sulit untuk mengejar kualitas pendidikan apabila kasus tersebut belum terselesaikan. Belum lagi masalah infrastruktur dan masalah kurikulum. Jadi, perlukah instruktur asing melatih guru di Indonesia sementara beberapa kasus di atas belum terselesaikan? (*)

Sumber: Koran Tangsel Pos tanggal 15 September 2019
Oleh: Misbah Priagung Nursalim, M.Pd. (Koordiantor Humas Universitas Pamulang)