OPINI OPINI 2019

Sistem Hukum Brunei Darussalam

Pada masa lalu umumnya, sistem hukum Brunei Darussalam saat itu tanggung jawab Residen Inggris dan Sultan. Residen Inggris bertanggungjawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah dan fungsi pengadilan-pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan jurisdiksi untuk mempertahankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua “kathis” di daerahdaerah yang disebutkan dalam “kuasa” atau jurisdiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena pengadilan mempunyai jurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Pengadilan-pengadilan pad a masa itu: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, serta (4) Pengadilan Hakim Pribumi dan Kathis.

Meskipun Pengadilan Residen merupakan pengadilan tinggi dalam hirarki sis-tern hukum Brunei pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir. Banding yang timbul dari keputusan-keputusan Pengadilan Residen diajukan ke salah satu dari dua pengadilan yang memegang jurisdiksi atas perkara yang menyangkut salah satu negara bagian di Koloni itu, yaitu Sabah dan Sarawak serta Brunei sebagai Negara Protektorat Inggris. Jika banding atau kasasi atas keputusan Pengadilan Residen diajukan, Mahkamah Agung (MA) Koloni atau Pengadilan Banding yang ada di Koloni itu bertanggungjawab untuk mendengarkan banding menurut jurisdiksi pidana atau perdata mereka masing-masing.

Dalam situasi seperti itu, di mana banding diajukan dan didengar oleh salah satu pengadilan koloni yang disebutkan tadi, maka Pengadilan Residen bertanggungjawab untuk melaksanakan atau memberlakukan keputusan atau perintah Pengadilan Banding atau MA Koloni yang dibuat menurut UU Pengadilan 1908. Sebagai satu dari dua pengadilan tertinggi, MA memiliki jurisdiksi dalam per- kara di mana pelanggaran yang dituduhkan dilakukan di wilayah negara dan .hukuman yang ditetapkan oleh UU adalah hukuman mati. MA juga dapat melaksanakan jurisdiksi banding pidananya dalam situasi di mana Pengadilan Residen telah memutuskan dan menghukum siapa saja dengan hukuman penjara atau denda. Hukum Brunei Darussalam bergerak ke arah sistem hukum yang sesuai untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping UU yang disebutkan di atas, hukum adat telah menjadi salah satu sumber hukurn utarna di Brunei.

Sumber: 
Oleh: Oksidelfa Yanto (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan)