OPINI OPINI 2019

Hukuman Untuk Penyalahguna Narkoba

Hanya berselang satu pekan setelah artis Ibra Azari ditangkap karena narkoba, polisi juga menangkap pengusa muda Medina Zein, lagi-lagi juga tersangkut persoalan narkoba. Jika kita lihat kebelakang beberapa waktu lalu, polisi juga menangkap komedian Nunung dan suaminya Iyan Sambiran atas dugaan kasus narkoba.

Atas beberapa peristiwa diatas, dapat disimpulkan; Pertama, bahwa lagi-lagi publik figur yang kedapatan mengkonsumsi narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) seakan tidak pernah ada habisnya. Jauh sebelumnya berita penangkapan selebritis atas kasus narkoba cukup menyita perhatian masyarakat. Lihat saja misalnya, artis Jennifer Dunn kedapatan menyimpan atau mengkonsumsi narkoba pada tahun 2017. Di bulan April 2017, Rapper Indonesia Iwa K juga ditahan petugas Bandara Soekarno Hatta karena membawa tiga linting ganja. Belum cukup sampai disitu, pedangdut Ridho Rhoma ditangkap karena terbukti memiliki 0,7 gram sabu. Masih banyak lagi tentunya artis yang cukup memprihatinkan tersandung narkoba. Kedua, dengan tertangkapnya beberapa publik figur dalam kasus narkoba dapat dipastikan bahwa negara Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat rawan dalam penyelundupan dan peredaran narkoba. Silih bergantinya para korban dan pelakunya ditangkap aparat hukum membuktikan hal demikian.

Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku focal point dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 1,77% atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan prevalensi angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. Pada tahun 2019 BNN mencatat pengguna narkoba di Indonesia sudah tembus 3,6 juta orang.

Masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia membuktikan para sindikat terus melakukan berbagai strategi untuk menyelundupkan narkoba. Baik melalui angkutan udara maupun angkutan laut. Bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat beberapa strategi dan modus yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba dalam wilayah Indonesia seperti; ditelan dalam bagian tubuh, di dalam koper pakaian, pasta gigi, furnitur, cendera mata, dan juga melalui jasa pos atau pengiriman. Dengan berbagai modus dan strategi tersebut diatas, terlihat potensi untuk mengembangkan jaringan dan sindikat peredaran narkoba nampaknya selalu menarik di Indonesia. Jaringan kejahatan narkoba tersebut dapat saja dikendalikan oleh organisasi yang begitu solid, baik nasional maupun jaringan internasional. Dalam melancarkan aksinya, organisasi tersebut bekerja dengan sangat hati-hati, cepat, rapi, jangkauan yang luas, dan tentunya dengan penuh kerahasiaan serta melibatkan banyak negara. Inilah yang dikenal dengan jaringan narkoba internasional.

Mereka mengincar pasar Indonesia. Mereka tertarik ke Indonesia mengingat angka pengguna narkoba yang tinggi dan terus meningkat. Dengan tersebarnya jaringan ini secara internasional dan melibatkan banyak negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai bentuk pelanggaran dimana aktifitasnya, upaya pencegahannya, dan dampaknya melibatkan lebih dari satu negara. Definisi tersebut diperkuat oleh pemahaman mengenai konsep transnasional yang dapat didefenisikan sebagai interaksi antar jaringan atau kelompok tertentu yang menciptakan hubungan antar individu, kelompok organisasi dan komunitas yang berasal dari negara yang berbeda.

Dari definisi tersebut diatas, PBB kemudian mengidentifikasikan kejahatan penyelundupan narkoba masuk dalam 18 kategori kejahatan transnasional. Disamping narkoba terdapat juga kejahatan pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak kekayaan intelektual, penyelundupan senjata, pembajakan pesawat, perompakan di darat dan laut, kecurangan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, penyelundupan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, korupsi dan penyuapan.

Bahkan kejahatan peredaran narkoba ini diakui PBB sebagai suatu kejahatan paling dianggap serius dan berada dalam ranking pertama yang mesti dan harus selalu diwaspadai. Oleh sebab itulah, mengacu kepada sistem hukum Indonesia. Tidak heran kemudian kejahatan narkoba dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan khusus, yang penanganannya juga dilakukan secara khusus melalui undang-undang khusus. Pengaturan khusus ini dikarena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda, termasuk anak-anak yang pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistenti bangsa dan negara ini.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dihilangkan atau dihentikan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Mereka yang saat ini ditangkap sebaai pengedar narkoba dan sejenisnya harus dihukum seberat beratnya sesuai ketentuan undang-undang yang ada. Bagi mereka yang menjadi korban dapat dilakukan rehabilitasi pada tempat-tempat rehabilitasi yang ada. Bagimanapun, narkoba tidak dibolehkan tumbuh di bumi Indonesia. Untuk itu negara harus secara maksimal dalam memberantasnya dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi penyalahgunannya. Indonesia yang lebih baik akan diwariskan kepada generasi muda bangsa ini yang bebas dari narkoba.***

Sumber: Koran Tangsel Pos, Senin 5 Januari 2019
Oleh: Oksidelfa Yanto (Dosen Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan)