OPINI OPINI 2018

Perspektif Hukum Terkait Ujaran kebencian Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan suatu dampak globalisasi yang terjadi di belahan dunia termasuk Indonesia. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan cyberspace yang merupakan suatu teknologi berisi kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut dengan jaringan internet. Keberadaan dunia cyber tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujudkan dengan adanya istilah cybercrime.

Selama ini dalam kejahatan konvensional, kita mengenal ada dua jenis kejahatan yaitu Pertama, kejahatan kerah biru (blue collar crime). Kejahatan jenis ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional. Para pelakunya digambarkan memiliki steoritip tertentu misalnya dari golongan kelas sosial bawah, kurang terdidik, dan berpenghasilan rendah. Sebut saja pencurian. Kedua, kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok yaitu kejahatan koorporasi, birokrat, malpraktik, dan individual. Para pelaku biasanya berpendidikan dan berpenghasilan tinggi, serta memegang jabatan terhormat di masyarakat.

Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model kejahatan di atas, hal tersebut dapat dilihat dari ruang lingkup kejahatan yang bersifat global dan transnasional, sifat kejahatan yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, pelaku kejahatan lebih universal dan menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Modus kejahatan yang lebih sulit dimengerti bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan komputer serta seluk beluk dunia cyber, dan jenis kerugian yang ditimbulkan bukan hanya material akan tetapi non-material contohnya saja harga diri.

Illegal content merupakan salah satu jenis cybercrime yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan ini berupa tindakan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, salah satunya ialah ujaran kebencian.

 Ujaran kebencian merujuk pada ekspresi hasutan untuk menyakiti khususnya diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan terhadap sasaran kelompok sosial, misalnya perkataan yang membela, mengancam, atau mendorong kepada tindak kekerasan. Konsep ini diperluas pada ekspresi yang menumbuhkan iklim prasangka dan intoleransi yang diasumsikan menjadi bahan bakar diskriminasi, permusuhan dan serangan kekerasan. Dalam bahasa umum, definisi ujaran kebencian cenderung meluas, kadang bahkan mencakup kata-kata yang menghina penguasa atau individu. Terutama pada saat-saat krusial seperti saat pemilu, tuduhan mengobarkan kebencian mungkin diperdagangkan antara lawan politik atau digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk mengekang perbedaan pendapat dan kritik.

Kita tentu masih meningat di penghujung tahun 2016 sampai pertengahan 2017, dimana pada tahun itu terjadi pilkada serentak di Indonesia dan disaat itu juga ujaran kebencian dijadikan jurus pamungkas bagi lawan politiknya di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut terlihat bahwa ujaran kebencian mengekploitasi sentimen agama yang dilakukan oleh elite politik, sehingga wajar dapat dikatakan tahun 2017 sebagai tahun politik kebencian yang secara gamblang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam kontentasi pemilihan kepala daerah.

Di Indonesia isu sentimen agama sangat mudah dijadikan sebagai alat pemecah bangsa, oleh karenanya sebagai masyarakat madani yang berperadaban maju dibutuhkan intelektualitas dalam menanggapi informasi yang beredar, sehingga masyarakat tidak mudah ikut terprovokasi, atau bahkan mensponsori dan memfasilitasi ujaran kebencian yang dilakukan oleh pemangku kepentingan segelintir kelompok atau golongan.

Sangat disayangkan masyarakat dengan mudahnya ikut terjerumus dalam ujaran kebencian tersebut. Masyarakat dengan mudahnya terprovokasi oleh sentimen agama yang jelas hal tersebut sangat mengganggu keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebagai negara yang good governance, negara harus hadir dan mampu mengatasi masalah ujaran kebencian yang semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Cicero pernah berkata, “Ubi societas ibi ius” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Gustav Radbuch dalam doktrinnya mengemukakan 3 nilai dasar hukum yaitu Pertama, keadilan hukum, bahwa keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Selain itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “rechct ist wille zur gerechtigkelt” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Kedua, kemanfaatan hukum, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya, didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Ketiga, kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Oleh karenaya regulasi diperlukan untuk menyikapi masalah tersebut, terkait dengan masalah ini diperlukannya suatu hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau biasa dikenal dengan cyber law.

Pemerintah melalui UU No. 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dirasa cukup sebagai payung hukum terkait kejahatan didunia maya salah satunya ujaran kebencian. Dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak meyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Ancaman atas perbuatan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Selain cyber law, pemerintah juga berupaya terus dalam menangani kejahatan cyber yang semakin marak ini, hal itu diwujudkan dengan di bentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu lembaga teknis non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 133 tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres No. 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara pada 16 Desember 2017. Lembaga tersebut bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni Pertama, struktur hukum (structure of law) menyangkut aparat penegak hukum. Kedua, substansi hukum (substance of the law) meliputi perangkat perundang-undangan. Ketiga, budaya hukum (legal structure) merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan itu dapat berjalan efektif. Dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Oleh karenanya dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk terus melawan penyebaran informasi yang bermuatan ujaran kebencian yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga keberagaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat terus terpelihara dengan baik. (*)

Sumber : Koran Satu Banten News tanggal 1 Mei 2018. Oleh: Bima Guntara (Dosen Universitas Pamulang Tangerang Selatan)